Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO I Dok. Ekonomiislam.net

Sharianews.com, Jakarta. UMKM di pedesaan dan pesantren merupakan salah satu ruh dalam perkembangan industri keuangan syariah. Banyaknya sektor mikro yang belum digarap oleh perbankan syariah, membuat Otoritas Jasa Keuangan membentuk lembaga baru bernama Bank Wakaf Mikro (BWM). Masyarakat banyak yang belum paham dengan lembaga keuangan syariah mikro tersebut. Apa bedanya BWM dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)? 

Sesuai dengan namanya, ketiga lembaga keuangan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang artinya seluruh aturan dan kebijakan pada bank tersebut diatur di bawah prinsip dan hukum Islami. Mari kita mengenal lebih dekat mengenai perbedaan BWM, BMT, dan BPRS.

Bank Wakaf Mikro (BWM)

  • Menyalurkan pembiayaan ke lapisan masyarakat paling bawah
  • Menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1 juta – Rp3 juta
  • Tidak mensyaratkan agunan kepada nasabahnya
  • Marjin pembiayaan yang rendah sebesar 3 persen per tahun
  • Melakukan pendampingan kepada nasabahnya
  • BWM bukan lembaga yang jalankan fungsi wakaf, tapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah.
  • Pembiayaan bersifat kolektif

Baitul Maal wa Tamil (BMT)

  • Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
  • Mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial (penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah) dan penyaluran dana komersil
  • Menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp3 juta 
  • Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
  • Mensyaratkan agunan
  • Tidak ada pendampingan bagi nasabahnya

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

  • Menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito
  • Menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp3 juta 
  • Mensyaratkan agunan
  • Tidak ada pendampingan bagi nasabahnya
  • Tidak memiliki fungsi ganda tetapi tetap menyalurkan dana ziswaf secara internal

Serupa dengan lembaga keuangan lainnya, seluruh pelaksanaan dalam BWM, BMT, dan BPRS diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, letak perbedaannya adalah bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan disesuaikan dengan sistem yang berlaku.

Ketaatan dalam mematuhi prinsip syariah menjadi hal yang fundamental dalam menjaga eksistensi ketiga lembaga keuangan tersebut. (*)

 

Achi Hartoyo