Minggu, 7 Juni 2020
16 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / BPRS HIK Cibitung Menunjuk Hari Susanto Jadi Anggota DPS Baru
Dr. Hari Susanto, paling kanan. FOTO | Dok. Aldi sharianews
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Cibitung menunjuk anggota Dewan Pengawas Syariah (DSP) yang baru, Dr. Hari Susanto.

Bank Pembiayaan Rakyat Syairah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Cibitung menunjuk anggota Dewan Pengawas Syariah (DSP) yang baru, Dr. Hari Susanto. 

Sharianews.com, Jakarta. Komisaris BPRS HIK Cibitung Masrokan Nasuha mengatakan penunjukan anggota DPS baru, menggantikan DSP lama yang mengundurkan diri pada 12 Maret 2016.

“Saat itu BPRS HIK Cibitung menerima pengunduran tersebut dengan dibarengi pemberian kuasa penuh kepada dewan komisaris untuk mencari dan mengusulkan anggota DPS yang baru kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”papar Nasuha, di Bekasi, Sabtu (11/8/2018).

Ia menambahkan, setelah itu dewan komisaris mencari sejumlah kandidat. Lalu, kandidat terpilih dikirim ke DSN dan OJK untuk diproses lebih lanjut.

“Setelah mengalami proses yang cukup panjang, pada 5 juli 2018 menerima surat keputusan dari OJK yang di antara isinya, agar kandidat yang disetujui oleh OJK diminta persutujuan pengangkatan dari pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kerja,”jelas Nasuha.

Karenanya, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Agustus 2018 yang hasilnya menerima Hari Susanto sebagai anggota DPS BPRS HIK Cibitung.

Usai terpilih, Hari Susanto menjelaskan bahwa dirinya sebagai pelajar syariah yang memiliki  kepedulian terhadap proses ekonomi Islam, dan sebagai akademisi di bidang ekonomi Islam, memutuskan untuk menerima pemilihan dirinya. “Saya berpikir bisa jadi Allah SWT. sudah mentakdirkan saya untuk bekerja di keuangan Islam,”jelasnya, di Bekasi, Sabtu (11/8/2018).

Sebelumnya, ia menceritakan sudah lama terjun ke dunia akademisi. Usai menyelesaikan S1 Fakultas Syariah, di International University of Africa Khartoum, Sudan (2003).

ia kemudian, melanjutkan ke Program Magister Fakultas Syariah, Jurusan Fiqih Perbandingan di International University of Africa Khartoum, Sudan (2010).

Sementara, program doktoralnya diselesaikan Fakultas Syariah, Jurusan Fiqih Perbandingan Mazhab dari universitas Al-Qur'an Al-Karim, Sudan (2015).

Usai menyelesaikan studinya, ia kembali ke Indonesia, dan diminta mengajar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Syahid) Jakarta, bidang keuangan publik Islam.

“Berarti saya butuh lembaga keuangan, yang saya bisa mendedikasikan ilmu saya di bidang itu,” ungkap Susanto.

Tuntutan moral

Sebagai DPS, menurutnya tentu memiliki tuntutan moral untuk menjaga keotentikan prinsip syariah. Bagaimana memastikan kepada masyarkat bahwa ekonomi Islam itu memang wujudnya ada dalam bentuk perbankan syariah, itu bisa dipertanggung jawabkan secara fiqih.“

Menurutnya, ini merupakan salah stu tugas DPS dalam mengedukasi masyarakat, bahwa perbankan Islam itu konsisten memagang prisip fiqih dalam bermuamalah.

Dengan posisinya sebagai DPS, ia bisa bisa mengawal kesesuaian prinsip syariah dari perbankan islam dari dalam, sehingga secara legalitas produk-produk yang keluar dari bank syariah itu bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah kesyariahannya.

Lulusan S3,  Fiqih Perbandingan Mazhab dari universitas Al-Qur'an Al-Karim, Sudan (2015), kini juga aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Ikatan Da’i (Ikadi) Indonesia.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Kaderisasi dan Pendidikan, PPI Sudan, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia  (ICMI) Orsat Khartpum, Sudan.

Sebagai akademisi, saat ini  namanya juga tercatat sebagai Dosen Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Program Studi Keuangan Publik Islam dan Fiqih Siyasah Syari’ah.

Selain itu juga menjadi Dosen Etika Bisnis Islam, Kaedah Lembaga Keungan Syariah, dan Fiqih Zakat di Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. (*)

 

Reporter : Alidansyah Nurrahman Editor : Ahmad Kholil