Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Fokus / BPJS Syariah, Sudah Mendesak?

BPJS Syariah, Sudah Mendesak?

Senin, 12 November 2018 17:11
FOTO I Dok. Halhalal.com

Sharianews.com, Jakarta. Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggulirkan fatwa tidak halal tentang pengelolaan dana BPJS pada 2015, lembaga kesejahteraan sosial masyarakat tersebut mulai berbenah. Dalam perjalanannya, secara prinsip, pengelolaan dana BPJS pun sudah semakin transparan.

Namun demikian, pertanyaannya adalah sudahkah dana kelolaan BPJS sesuai dengan prinsip syariah, atau apakah BPJS sudah memiliki produk berbasis syariah. Inilah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal, sudah lebih dari setahun lalu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah ketentuan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut  pengamat ekonomi syariah Muhammad Yasni, meskipun sudah ada fatwa tersebut, tetapi BPJS Kesehatan belum menindaklanjuti sebagian atau seluruh pokok-pokok BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip syariah yang disampaikan oleh MUI. ‘’Diantaranya adalah penggunaan skema takaful dan penyimpanan dana BPJS menggunakan bank syariah,’’ kata Yasni kepada Sharianews.com

Selain itu, terdapat sejumlah poin yang menjadi pertimbangan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Lima Poin yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah

Pertama karena adanya bunga atau riba, hal ini tercermin dari denda atau bunga yang dibebankan kepada peserta BPJS apabila mereka menunggak dalam melakukan pembayaran.

Kedua sistem akad yang mencerminkan konsep ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak yakni peserta BPJS. Konsep tersebut dinilai tidak ideal oleh MUI.

Ketiga poin yang menyatakan bahwa peserta BPJS nonkaryawan yang terlambat membayar iuran lebih dari enam bulan akan diputus oleh BPJS. Poin ini tentu sangat merugikan karena uang yang sudah disetor akan hangus.

Keempat adalah karyawan perusahaan yang menjadi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari tiga bulan juga akan diputus. Padahal, gaji karyawan sudah dipotong perusahaan, hanya saja tidak dibayarkan, dan akhirnya hangus.

Kelima BPJS dinilai mengandung unsure gharar serta maisir. Gharar berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas sebuah produk dan bisa dikategorikan penipuan.

Sedangkan maisir adalah poin yang menguntungkan salah satu pihak tanpa ada keharusan untuk bekerja keras. Salah satu contohnya adalah ketika Anda sebagai karyawan yang gajinya dipotong oleh perusahaan setiap bulan dengan alasan untuk membayar BPJS, tetapi ternyata potongan gaji tersebut tidak dibayarkan, maka perusahaan Anda telah melakukan praktik maisir.

Sejumlah lima poin tersebu menjadi alasan bagi MUI untuk sepakat memberikan fatwa bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Yasni menambahkan, sampai dengan saat ini, masih sedikit sekali koordinasi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan industri perbankan syariah maupun industri keuangan syariah lainnya sebagai konsekuensi dari BPJS yang menjalankannya sesuai fatwa.

Dari fatwa tersebut bisa disimpulkan bahwa sudah saatnya BPJS Kesehatan memiliki produk yang berbasis syariah.

Muhammad Yasni juga menuturkan, beberapa keuntungan apabila BPJS memiliki produk BPJS Kesehatan syariah. Setidaknya bagi Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengonsumsi produk yang berbasis syariah adalah sebuah keniscayaan.

Dengan hadirnya produk berbasis syariah tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna BPJS. Harapannya adalah pengelolaan BPJS akan lebih berkah karena mengakomodir kebutuhan umat Islam yang mengutamakan nilai-nilai spiritual dan syariah muamalah.

Bagaimana Masyarakat Bersikap?

Jika dilihat dari nilai kemanfaatannya, BPJS Kesehatan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan asuransi swasta. Menurut pengamat ekonomi syariah, Ahmad Ifham Sholihin mengatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki nilai manfaat yakni mendatangkan kemaslahatan dibanding kerusakan, menghadirkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, serta bisa menjaga sebagian dari lima pokok utama (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi seluruh lapisan masyarakat.

Terkait fatwa tersebut, Ifham menyarankan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi keberadaan BPJS Kesehatan, terlebih program kesejahteraan sosial tersebut bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Termasuk dalam hal ini pendapat dari DSN MUI menyatakan bahwa BPJS adalah boleh meski dengan beberapa syarat. Artinya, jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka BPJS menjadi tidak sesuai Syariah. Ketika syarat tersebut tidak dipenuhi, namun BPJS lebih mashlahat, masih dalam kondisi masih hajiyat atau darurat, maka BPJS menjadi tetap boleh digunakan.

Dilansir dari Republika.co.id Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan bahwa BPJS Kesehatan sudah siap menyelenggarakan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak mengharuskan BPJS berubah menjadi lembaga atau badan syariah.

Bagi umat Islam, kehadiran model asuransi BPJS berbasis syariah diharapkan bisa memberikan alternatif layanan asuransi bagi masyarakat. Dualitas dalam industri asuransi, konvensional dan syariah, diyakini bisa saling melengkapi dan bisa bertumbuh secara beriringan. (*)

 

Achi Hartoyo