Selasa, 17 September 2019
18 Muḥarram 1441 H
Home / Ekbis / BPJPH Targetkan 720 Auditor Halal Tahun Ini
FOTO I Dok. moeslimchoice.com
BPJPH menargetkan 720 auditor halal yang siap bekerja sampai akhir 2019.

Sharianews.com, Jakarta ~ Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan, salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini adalah ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam mengoptimalkan kinerja LPH dibutuhkan auditor halal.

Terkait hal tersebut, BPJPH menargetkan 720 auditor halal yang siap bekerja sampai akhir 2019. Jumlah tersebut dapat membentuk sekitar 240 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan asumsi tiga orang auditor halal untuk satu LPH.

"Jadi untuk mendirikan LPH minimal mempunyai tiga auditor halal, nah, kalau kami jumlahkan faktual tahun lalu ada 120 plus nanti 600 dijumlahkan menjadi 720 dibagi tiga, berarti ada harapan LPH berdiri sekitar 240 dan disebar di seluruh Indonesia," ujar Sukoso kepada Sharianews, Selasa (30/7).

Tahun lalu, Sukoso menjelaskan ada empat batch untuk mencari calon auditor halal dan dibiayai oleh dipa BPJPH.

"Jadi selama 10 hari kita rumahkan kemudian mereka tidak kena charge satu rupiah pun, kita lakukan pembekalan, dan beliau ini adalah orang-orang dengan salah satu tentu prioritasnya kami," sambung Sukoso.

Lebih lanjut dikatakan, yang melakukan penyiapan auditor halal ada namanya badan litbang dari Kementerian Agama, di tahun ini baru ada dua batch dengan kurikulum yang disusun oleh beberapa stakeholder lainnya.

"Disusun bersama antara LPPOMUI, BPJPH dan badan Litbang, kita jalankan semua itu dalam bentuk kurikulum yang disetujui bersama," ujar Sukoso.

Sebelumnya diketahui, di tahun 2018 sudah menghasilkan 120 calon auditor halal, kemudian untuk penutupan tahun 2019, sudah disiapkan 600 auditor halal dari sumber dana yang sudah dijelaskan.

"Nah, dari calon auditor halal ini akan memasuki fase uji kompetensi dengan MUI, itu pesan UU," ujar Sukoso lagi.

LPH yang ada juga pun disebar ke seluruh wilayah Indonesia, dengan alasan, Sukoso melanjutkan, adanya efisiensi sehingga boleh dikatakan hal tersebut bisa memangkas pada tanggung jawab pembiayaan yang dibebankan kepada BPJPH.

"Pengertiannya gini loh, contoh di Makassar kan, auditornya dari Jakarta, tiket sekarang berapa terus nginep di hotel berapa, sehingga kita menggerakkan LPH ada di sekitar aktivitas dari UMKM atau unit produksi baik itu perusahaan besar dan sebagainya," tutup Sukoso. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo