Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Ekbis / BPJPH Paparkan Perkembangan JPH Indonesia di Sidang WTO
PJPH harus hadir untuk menjawab notifikasi yang diajukan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Selandia Baru

Sharianews.com, Jenewa - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso memaparkan perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia dalam sidang World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia terkait Technical Barriers to Trade (TBT).

Kepala BPJPH Sukoso hadir melalui teleconference pada Sidang TBT WTO yang dilaksanakan di Kator Pusat WTO di Jenewa, Swiss, pada 23-26 Februari 2021 tersebut memaparkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pendukungnya.

"Dalam sidang TBT WTO ini BPJPH harus hadir untuk menjawab notifikasi yang diajukan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Selandia Baru," kata Sukoso, belum lama ini.

Mekanisme notifikasi itu sendiri, menurut Sukoso, adalah hal yang lumrah dilakukan. Sebab, perkembangan regulasi di suatu negara akan berimplikasi pada pelaksanaan perdagangan antar negara.

Dalam hal ini, semua pihak terkait dalam hubungan perdagangan termasuk eksportir dari negara lain maupun importir dari dalam negeri, harus mengetahui dan memahami aturan tersebut. Karenanya, pada segenap peraturan yang dirasa oleh negara-negara anggota WTO akan mempengaruhi kerja sama perdagangan, para negara anggota melalui sidang WTO selalu meminta penjelasannya lewat notifikasi.

"Untuk memperjelas perkembangan terkait JPH, dialog dengan European Union dilakukan pada tanggal 23 Februari lalu. Itu penting kita lakukan untuk memberikan pencerahan kepada dunia terkait Jaminan Produk Halal dalam kerangka perdagangan dunia," lanjut Sukoso.

Sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam bidang JPH, sejak terbentuk pada akhir 2017 lalu BPJPH selalu aktif dalam sidang TBT WTO sejak tahun 2018. Peran aktif BPJPH ini penting di dalam memberikan pencerahan kepada dunia terkait JPH. Terlebih, peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH di Indonesia mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis.

Peran aktif Indonesia di dalam TBT WTO tersebut, lanjut Sukoso, juga berimplikasi pada penguatan perdagangan produk halal Indonesia ke luar negeri. Dengan penguatan ekosistem halal di tanah air yang simultan dengan perluasan hubungan kerja sama JPH, diharapkan ekspor produk halal Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Terlebih, potensi captive market produk halal Indonesia terbuka lebar bagi dunia.

Sukoso juga mengatakan, upaya BPJPH juga dilakukan melalui sosialisasi secara bilateral terkait kondisi masing masing negara. Salah satu hasil dari proses dialog ini telah mengkonstruksi perjanjian antar pemerintah atau G to G yang terjalin antara Indonesia dan Chile. Kerja sama ini telah ditandatangani kedua negara pada tanggal 9 November 2020 lalu.

"Sementara itu, negara -negara yang lain tengah berproses melalui pembicaraan bilateral yang melibatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," tutup Sukoso.

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: