Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Inovasi / Bitcoin Negatif dan Merugikan
Bitcoin tidak memiliki underlying asset, nilai tukar sangat fluktuatif, tidak bisa diprediksi dan kenaikan sangat tidak wajar.

Sharianews.com, Jakarta. Bitcoin sebagai alat tukar dan investasi sedang ramai diperbincangkan. Namun, bagaimanakah dalam pandangan syariah bertransaksi dengan Bitcoin ?

Anggota Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Oni Sahroni menjelaskan dalam materinya, bagaimana Bitcoin menurut fiqih pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bitcoin adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward), atau mining (proses menghasilkan sejumlah Bitcoin baru, melibatkan proses matematika yang rumit).

Oni mengilustrasikan, seperti dalam sebuah bazar, panitia memberikan kupon-kupon kepada masyarakat untuk mempermudah pembelian barang oleh masyarakat.

Dengan kupon tersebut, masyarakat menukar dengan barang. Setelah barang habis, kupon-kupon masih tersedia, maka kupon tersebut diperjualbelikan. Kupon dalam ilustrasi tersebut adalah seperti Bitcoin.

“Bitcoin tidak memiliki underlying asset, nilai tukar sangat fluktuatif, tidak bisa diprediksi dan kenaikan sangat tidak wajar. Bitcoin juga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh otoritas dan transaksi person to person tanpa lembaga perantara resmi,” tutur Oni, di Jakarta (11/10/2018).

Berdasarkan gambaran tersebut, bisa disimpulkan Bitcoin bukanlah uang karena belum memenuhi dua kriteria uang yaitu diterima oleh masyarakat luas dan diterbitkan oleh otoritas, sebagaimana definisi uang.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan, ”Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.”

Bitcoin hanya angka-angka yang diperjualbelikan. Dalam fiqih, ketidakjelasan tersebut disebut garar yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah Saw dalam HR Muslim dari Abu Hurairah/Umdatul Qari, 11/264 bahwa “Rasulullah SAW melarang jual beli Garar.”

Begitu juga, standar syariah yang ditetapkan Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No 31 tentang Garar, dijelaskan bahwa ketidakjelasan yang dilarang adalah ketidakjelasan yang berat (gharar fahisy).

Secara fiqih, spekulasi tersebut disebut maisi sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu fatwa yaitu resiko terbagi menjadi dua. Pertama adalah resiko bisnis, artiya seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu dan dia bertawakal kepada Allah atas hal tersebut.

Kedua, adalah maisir, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

Bank Indonesia juga telah memberikan keterangan bahwa pemilikan virtual currency termasuk Bitcoin di dalamnya, itu sanagt beresiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat administrator resmi.

Selain itu, karena tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency dan nilai perdagangannya pun sangat fluktuatuf, sehingga rentan terhadap resiko penggelembungan.

Dengan demikian, pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia mengungkapkan, Bitcoin bukan alat pembayaran sah, tidak dilindungi oleh otoritas, sehingga tidak ada perlindungan konsumen. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Ahmad Kholil