Minggu, 17 Oktober 2021
11 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Haji umrah / Bila Haji Diselenggarakan, Begini Skenarionya
Foto dok. Kemenag
Diperkirakan akan ada pembatasan ketat terhadap sejumlah ritual ibadah

Sharianews.com, Jakarta - Bila ibadah haji 1442 H / 2021 M diselenggarakan, maka diperkirakan akan ada pembatasan ketat terhadap sejumlah ritual ibadah. Karenanya pemerintah meminta calon jemaah maupun petugas haji bersiap menghadapi hal tersebut.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan dampak dari penerapan prtokol kesehatan ketat adalah adanya sejumlah pembatasan bagi jemaah dalam menjalani ibadah haji.

“Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun lalu, pembatasan itu antara lain meliputi larangan salat di Hijr Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi,” ungkap Yaqut, dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi VIII DPR terkait Persiapan Penyelenggaraan Haji, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (31/05).

Pembatasan ini, diperkirakan juga akan diterapan pada prosedur pelaksanaan ibadah saat puncak haji. Baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan saat lontar jumrah. Termasuk juga saat pelaksanaan umrah wajib dan thawaf ifadlah diprediksi semua harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan keta.

Sementara untuk pembatasan masa tinggal juga akan berdampak pada pelaksanaan sejumlah ibadah sunah. Salah satunya, penyelenggaraan arba’in atau salat berjemaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Dikarenakan masa tinggal di Madinah hanya sekitar tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain.

Yaqut mengungkapkan, saat ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) akan menerbitkan buku “Manasik Haji di Masa Pandemi”.  Buku ini sekarang dalam proses finalisasi dan diharapkan bisa segera dicetak untuk dijadikan panduan jemaah haji.

Ia juga menyampaikan waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan. Hal ini menurutnya juga berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemeritah Indonesia.

“Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi,” ujar Yaqut, pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto ini,

Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya. “Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” sambung Yaqut.

Namun demikian, Pemerintah terus menyiapkan berbagai skenario, termasuk bila jatah pemberangkatan jemaah yang diperoleh hanya 1,8 persen dari kuota normal atau sekitar 3.660 orang saja.

“Skema kuota 1,8 persen dari kuota normal (221.000), mengacu pada informasi mengenai kemungkinan besaran kuota haji untuk jemaah dari luar Saudi sebanyak 45.000 dari besaran jumlah jemaah haji setiap tahunnya yang berkisar sebanyak 2,5 juta jemaah baik dari dalam negeri Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi,” pungkas Yaqut.

Rep. Aldiansyah Nurrahman