Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO I dok. Subbali
Biaya pembuatan sertifikasi halal tidak boleh mahal

Sharianews.com, Jakarta ~ Undang-undang jaminan produk halal (UUJPH) memang dirasa masih ada kekhawatiran di kalangan pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah.

Pasalnya, terkait dengan peraturan pemerintah yang belum turun hingga masalah berapa biaya yang harus ditanggung oleh pelaku industri. 

Pimpinan Yayasan Produk Halal Indonesia (YPHI), Muhammad Yanis Musdja, Msc menyebut sertifikasi tidak boleh mahal atau memberatkan.

"Biayanya pembuatan sertifikasi tidak boleh mahal dong. Sekarang peraturan pemerintah (PP) juga sudah disusun, sudah ada draftnya, diharapkan awal tahun ini sudah bisa diterbitkan, karena tinggal satu paraf lagi dari kementerian," ujar Yanis melalui sambungan telepon kepada sharianews, Kamis (27/12/2018).

Yanis yang juga membantu Kemenag untuk membuat UUJPH menambahkan, terkait dengan peraturan pemerintah, prosedur tetap atau protap, dan petunjuk pelaksanaan atau juklak juga sudah disusun dan peraturan menteri agama (PMA) juga sudah ada draftnya.

Mengenai biaya untuk pengusaha, Yanis yang juga menjabat wakil ketua ICMI DKI Jakarta ini menuturkan biaya mungkin berbeda-beda nantinya.

"Pengusaha besar beda, pengusaha menengah beda, pengusaha kecil beda, nah, ini yang menentukan berapa biayanya ialah dari Kemenkeu, yang penting tentu tidak boleh membuat LPH bangkrut," sambung Yanis.

Yang menjadi lembaga pemeriksa halal (LPH) dikatakan oleh Yanis, bisa dari lembaga Islam, pemerintah, atau dari perguruan tinggi.

"Jadi setiap LPH periksa terus rugi, jangan juga seperti itu, jadi harus ada biaya operasional utk lph," ujar Yanis.

Akan tetapi dirinya berharap lembaga tersebut jangan dianggap sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan besar.

"Soalnya disini (LPH), ada unsur-unsur ikhlas beramalnya," pungkas Yanis. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo