Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / For Beginners / Berminat Jadi Ahli Syariah Pasar Modal ? Berikut Syarat-Syaratnya
Foto dok. Pexels
Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa mendapatkan lisensi ASPM, sebagai berikut:

Sharianews.com, Jakarta - Dalam rangka mengakomodir perkembangan industri pasar modal syariah dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi untuk pelaku pasar di pasar modal syariah, dalam hal ini ASPM.

Regulasi tersebut tertuang dalam POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, yang diteken Ketua Dewan Komisioners OJK Wimboh Santoso.

Dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa  perlu melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ASPM, antara lain penyempurnaan persyaratan kompetensi menjadi ASPM, di mana ASPM perlu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang Pasar Modal.

“Tugas ASPM sangat krusial mulai dari memberi nasihat, mengawasi penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal, hingga menyatakan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. Karena itulah mereka diwajibkan mempunyai izin ASPM dari OJK,” jelas Wimboh.

Aturan ini mencakup ketentuan perizinan dan pengajuan izin sebagai ASPM yang harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Izin tersebut memiliki jangka waktu hingga lima tahun dan dapat diperpanjang.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa mendapatkan lisensi ASPM, sebagai berikut:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Dalam 5 tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

3. Dalam 3 tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4. Memiliki pendidikan paling rendah strata 1 atau sederajat.

5. Memiliki sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di OJK.

6. Lisensi ini bisa didapatkan dengan melakukan sertifikasi dari LSP yang terdaftar di OJK.

Untuk mendapatkan lisensi ASPM ini pendidikan minimal yang harus ditempuh adalah sarjana dan pihak yang tengah melakukan sertifikasi ini tidak pernah dikenai sanksi hingga pencabutan izinnya oleh OJK.

Dalam pelaksanaan kewajibannya, disebutkan bahwa ASPM ini harus menyampaikan laporan ke OJK, yang terdiri dari laporan perubahan data dan laporan kegiatan tahunan.

Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), ASPM wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah.

Namun perlu diketahui, untuk bisa menjadi DPS seorang ASPM harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1.

Hal-hal yang perlu juga dicatat terkait ASPM adalah ASPM dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada OJK dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara disertai dengan alasannya.

Terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan, ASPM yang melakukan kegiatan sebagai anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh OJK.

ASPM juga dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dimana ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS).

Rep. Aldiansyah Nurrahman