Senin, 1 Juni 2020
10 Shawwal 1441 H
Home / Haji umrah / Bendung Corona, Jadwal Pelunasan Biaya Haji Diperpanjang
FOTO I Dok. pexels
Awalnya, jadwal pelunasan BPIH regular untuk tahap pertama akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Maret hingga 17 April 2020.

Sharianews.com, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) memperpanjang jadwal pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah reguler tahun 1441H/2020M.

Awalnya, jadwal pelunasan BPIH regular untuk tahap pertama akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Maret hingga 17 April 2020. Kemudian, jadwal ini diperpanjang hingga 30 April 2020. Untuk pelunasan tahap kedua, yang awalnya dari 30 April hingga 15 Mei 2020, jadwal ini diubah menjadi dari 12-20 Mei 2020.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali mengatakan, perpanjangan waktu dimaksudkan agar jemaah mempunyai kesempatan lebih luas sehingga tidak menumpuk pada waktu yang bersamaan.

“Saat ini, antrian dan kumpulan jemaah masih cukup banyak pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Itu secara protokol berpotensi terjadinya penyebaran virus Covid-19,” jelasnya menegaskan di Jakarta, Selasa (24/03).

Nizar mengaku sudah menerbitkan Surat Edaran untuk para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan BPS BPIH tentang Pelaksanaan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease.

Surat edaran ini diterbitkan dalam upaya bersama untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19 yang meningkat pesat dan meluas.

Lebih lanjut, ia juga mendorong jemaah untuk memanfaatkan layanan pelunasan non-teller. Jemaah bisa melakukan transfer sehingga tidak perlu datang ke bank. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Nizar mengingatkan kepada BPS BPIH agar menerapkan protokol pengendalian Covid-19, termasuk di antaranya dengan pembatasan jumlah jemaah yang dilayani per harinya.

Ia juga meminta kepada Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi agar menunjuk penanggung jawab sekaligus nomor Whatsapp di tiap Kankemenag Kabupaten/Kota. Penanggung jawab harus selalu dapat dihubungi oleh jemaah yang akan menyampaikan bukti pelunasan/bukti transfer (struk) dan pas foto.

“Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan BPS Bipih kami minta juga terus melakukan sosialisasi kepada jemaah untuk melakukan pelunasan melalui mekanisme tanpa tatap muka (non-teller),” tutup Nizar. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo