Sabtu, 4 Februari 2023
14 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / Benarkah UU Perbankan Syariah Hambat Perkembangan BPRS?
-
Ada aturan dan udang-undang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa BPRS dilarang mendirikan kantor cabang di luar wilayah kantor induknya. Benarkah aturan ini menghambat perkembangan BPRS? Atau sebaliknya, demi tata kelola BPRS yang baik?

Sharianews.com, Jakarta - Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinilai banyak pihak hambat perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Insan Cita yang berlokasi di Kabupaten Bogor M. Hadi Maulidin Nugraha, SE.I, MM.

“Kita mengharapkan dukungan dari regulator, terutama dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk kemudahan dan juga, dalam artian kemudahan pelayanan dan kemudahan dalam sisi pelaksanaan. Artinya, ada regulasi yang bisa menjadi stimulus, ya. (Karena aturan) Sekarang ini sama dengan bank umum. Kalau bisa aturan itu lebih longgar lah, gitu,”begitu  harapan Hadi ketika ditanya mengenai perkembangan BPR Syariah kedepannya.

Selain itu, kendala yang paling spesifik, menurut Hadi, dalam aturan UU di atas ialah tidak diperbolehkannya BPRS membuka cabang di propinsi yang berbeda.

Aturan ini tertuang pada UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2008 tanggal 1 Juli 2009  tentang BPRS. Disebutkan antara lain pihak BPRS hanya boleh membuka kantor cabang  dalam satu wilayah dengan kantor pusatnya.

Selain itu,  untuk membuka kantor cabang  juga harus menambah modal disetor paling kurang 75 persen dari jumlah modal pada lokasi kantor cabang yang akan dibuka.

Meski begitu, di dalam UU dan penjelasannya yang mengatur secara spesifik dalam Peraturan BI tersebut, BPRS boleh membuka kantor kas dan kegiatan kas di luar kantor pada wilayah sekitar kantor BPRS yang menjadi induknya.

Menanggapi aturan tersebut, praktisi dan pengamat perbanakn syariah Ahmad Ifham Sholihin, mengungkapkan dilarangnya BPRS membuka cabang di luar wilayah kantor pusatnya lebih disebabkan karena melihat kapasitas bisnisnya. “BPRS kalau membiayai Rp 1 miliyar itu tidak mungkin, tapi kalau Bank Syariah Mandiri (BSM) itu mungkin, dan itu fair,” paparnya.

Berdasar Peraturan BI, jumlah modal BPRS minimal 2 miliyar rupiah untuk yang didirikan di wilayah Jabodetabek. Sedangkan yang berada di luar wilayah itu minimal modal yang harus dimiliki sebesar 1 miliyar rupiah. Adapun yang didirikan di luar kota besar, BPRS harus memiliki 500 juta sebagai modalnya.

Ifham Sholihin yang juga penulis  buku Membongkar Rahasia Bank Syariah, ini melanjutkan, jika regulasi itu diganti, maka akan merepotkan pihak BPRS itu sendiri, karena kapasitas modal yang dimiliki BPRS tidak mencukupi.

“Itu namanya risk management. Saya malah setuju (dengan UU dan Peraturan BI mengenai BPRS). Karena kalau enggak, tidak akan tertata.  Tantangannya, memang, orang (jajaran Direksi BPRS) yang enggak terbiasa tinggal di situ, harus kerja keras nyari nasabah di situ,” tambahnya.

Sejalan dengan alasan yang dipaparkan oleh Ifham, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih berlakunya UU dan Peraturan BI tidak menurunkan pendapatan yang dihasilkan oleh BPRS di seluruh Indonesia.

Di bulan April 2018 pendapatan yang ditotal dari seluruh jumlah BPRS yang ada mencapai Rp 404.727 miliyar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama BPRS mendapatkan laba Rp 352.915 miliyar. Jumlah ini meningkat sekitar 0,012 persen.

Meski begitu, peningkatan laba yang didapat BPRS setiap tahunnya  tidak berarti setiap BPRS dinilai mampu oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan BI untuk membuka cabang di luar propinsi.

Karena jika melihat total beban yang ditanggungnya, pendapatan BPRS itu masih harus dipotong dengan beban operasional dan non operasional yang mecapai Rp 314.769 miliyar di bulan April tahun 2018, meningkat dari Rp 269.529 miliyar pada tahun 2017 di bulan yang sama. Belum lagi jika harus dipotong pajak penghasilan.

Kesulitan yang bisa dihadapi oleh BPRS lain misalnya adalah menghadapai kreditur yang macet dalam pembayarannya. Tentu ini akan menambah kesulitan yang dihadapi.

Oleh karenanya, melihat kapasitas modal yang dimiliki tidak banyak, pihak BPRS juga dilarang menjalankan transaksi bisnis internasional.

“Oleh regulasi enggak boleh, yang ternyata memang bukan kapasitasnya. Lha wong bikin ATM aja enggak mampu kok, apalagi transaksi internasional,” pungkas Ifham.

Jadi apakah aturan dan peraturan tentang BPR syariah benar menghambat BPRS untuk tumbuh atau justru agar tata kelola keuangan BPRS menjadi lebih sehat? Ulasan di atas kiranya bisa memberikan gambaran penilaian bagi pembaca. *

 

Penulis : Emha S. Asror

Editor : Ahmad Kholil