Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H

Belum Milik Kok Dijual?

Senin, 19 November 2018 01:11
FOTO | Dok. Istimewa
Adakah akad pembiayaan di bank syariah maupun BPRS yang bertentangan dengan syariah, misalnya dalam akad murabahah? Berikut ini penjelasannya.

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Ada pengkritik Bank Syariah bilang seperti ini kepada saya, "Pak Dibyo, coba Bapak pembiayaan aja ke BPRS, tanyakan bagaimana akadnya? Apakah tanda tangan murabahah dilakukan terlebih dahulu baru barang dibeli oleh Bank Syariah atau dititip beli ke Bapak, jika akad murobahah ditandatangan sebelum barang dimiliki oleh bank maka itu menyalahi fatwa tentang murobahah."

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Dibyo, tinggal di Lampung.

Sdr. Dibyo yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di Bank Syariah saja. Amin.

Pertama, perlu saya tegaskan bahwa berhati-hatilah menuding haram atas jual beli yang sah, agar tidak valid masuk perilaku musyrik. Ibnu Katsir dalam Tafsir Alquran Surat al Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa menyatakan jual beli yang sah sama dengan Riba adalah perilaku musyrik. Hal ini tidak berlaku sebaliknya, yakni ketika kita menyatakan bahwa Riba adalah jual beli, ini tidak masuk perilaku musyrik. Berhati-hatilah jika ingin mengharamkan hal yang halal dalam Muamalah, karena hukum asal dari Muamalah, semua halal.

Kedua, perlu dipahami bahwa sah milik dalam jual beli adalah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syarat merupakan perkara ushul (pokok).

Rukun jual beli adalah ketika ada penjual, pembeli, objek, harga, ijab qabul. Syarat jual beli melekat pada masing-masing rukun. Misalnya, pelakunya paham hukum atau secara urf diperbolehkan, objek harus ada, ijab qabul bermuara ke urf, dan sebagainya.

Urusan selain rukun dan syarat adalah hal furu' (cabang). Hal furu' tidak perlu diperdebatkan. Hal furu' bukan penentu sah atau tidaknya akad. Contohnya adalah cara pembayaran, waktu pembayaran, balik nama, AJB, dan lain-lain sejenisnya.

Ketiga, perhatikan pula bahwa jual beli tegaskan untung (murabahah) itu mau pakai wakalah (kuasa beli) atau tanpa wakalah, boleh-boleh saja, atur saja, sepakati saja, lakukan saja.

Jika murabahah pakai wakalah, maka wajar saja pencairan dana adalah kepada orang yang dititipi yakni nasabah. Jika murabahah tanpa wakalah, maka wajar saja pencairan dana adalah kepada penjual.

Namun, secara syariat Islam, transfer mentransfer adalah urusan teknis. Murabahah pakai wakalah, namun pencairan langsung ke developer, juga halal. Atur saja.

Keempat, pelaksanaan tanda tangan, itu sejatinya juga teknis. Menurut logika madzhab Syafi'i, itu bisa jadi penentu terjadinya sahnya akad. Menurut logika madzhab Hanafi, itu bisa jadi bukan penentu terjadinya sahnya akad.

Jadi, urusan tanda tangan, bisa jadi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan, bukan faktor penentu kunci sah atau tidaknya akad.

Kelima, andai murabahah tersebut menggunakan jenis kontrak murabahah wal wakalah lil amir bisy syira, maka lazimnya dana cair dan akad ditandatangani duluan sebelum wakalah dilakukan. Ini pun sah-sah saja.

Murabahah lil amir bisy syira ini penerapannya adalah murabahah di mana si konsumen minta kepada BPRS tersebut untuk dibelikan sesuatu (misalnya rumah) dari developer dan si BPRS diberikan marjin keuntungan.

Murabahah lil amir bisy syira ini disebut juga dengan Murabahah Muallaq. Pada kontrak diatur sesuai definisi dan alur akadnya, tanda tangan akad, dana cair, wakalah baru dijalankan.

Sepertinya akad ini tidak halal karena barang belum dibeli kok sudah dijual. Namun skema ini logis karena qabdh (serah terima dalam fikih kontrak) terjadi ketika wakalahnya nanti sudah dilakukan sehingga bisa dilanjut penjualan ke konsumen. Dengan demikian dalam murabahah lil amir bisy syira wal wakalah ini, barang sudah sah milik BPRS sebelum dijual kepada Nasabah alias Konsumen.

Jika tidak yakin dengan skema ini, silahkan baca lagi fikih murabahah bab murabahah lil amir bisy syira. Jika ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama terkait kehalalannya, berarti malah enak bagi ummat, tinggal pilih hukum boleh. Wallahu a'lam.

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin