Minggu, 7 Juni 2020
16 Shawwal 1441 H
Home / Lifestyle / Belum Adanya Sertifikasi Halal tidak Akan Menghambat Ekspor
FOTO I Dok. Seruji
"Karena makanan halal terkait dengan prestigius, bergizi, dan terjamin bahwa tidak ada unsur bohong atau dusta," terang Yanis.

Sharianews.com, Jakarta ~ Kekhawatiran para pengusaha kecil dan menengah (UKM) akan terhambatnya ekspor karena disebabkan belum mempunyai sertifikasi halal tidak perlu dibesarkan.

Pasalnya, jaminan produk halal dengan sertifikasinya tidak langsung diberlakukan ke semua UKM.

"Undang-undang jaminan produk halal ini tidak langsung diberlakukan total 100 persen, jadi akan dipilih terlebih dahulu produk mana yang dianggap penting jasanya untuk industri-industri besar, mana yang belum akan dijalankan setahap demi setahap, sehingga tidak ada yang menghambat untuk eskpor," ujar Muhammad Yanis Musdja, Msc, pimpinan yayasan produk halal Indonesia, Jumat (28/12/2018).

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) itu dianggap oleh Yanis adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia karena sudah didiskusikan lebih dari 9 tahun.

"Ini sudah diperdebatkan dan didiskusikan di DPR lebih dari 9 tahun, kebetulan saya ikut dalam merumuskan melalui Kemenag," ujar Yanis.

Ditambahkan Yanis, beberapa kekhawatiran pengusaha seperti terbebani masalah biaya sertifikasi halal ataupun terhambatnya ekspor sebetulnya sudah ada langkah-langkah di dalam pasal JPH tersebut, bagaimana mengantisipasi jika ada permasalahan di lapangan.

Tren industri halal ini bukan hanya di Indonesia semata, melainkan sudah menjadi tren didunia. Dari data The State of The Global Islamic Econony (SGIE) produk-produk halal ini negara pengeskpornya malahan berasal dari negara nonmuslim seperti AS, Australia, Brazil, dan Switzerland.

"Karena makanan halal terkait dengan prestigius, bergizi, dan terjamin bahwa tidak ada unsur bohong atau dusta," terang Yanis.

Terkait dari rasa kekhawatiran dibanyak pihak termasuk pihak industri, pengusaha kecil, dituturkan Yanis tidak perlu takut karena akan dibantu oleh negara.

"Di dalam UUJPH ini pengusaha kecil akan dibantu oleh negara, makanya ketika sertifikasi halal ini dialihkan ke pemerintah, dan biaya bisa dari organisasi yang mensponsori atau binaan seperti Kadin, dia kan punya banyak binaan UMKM," tutup Yanis. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo