Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO | dok.romy.sharianews.com
Hariyadi Sukamdani mengatakan sertifikasi halal seharusnya bersifat sukarela bukan kewajiban

Sharianews.com, Jakarta ~ Pengusaha mengusulkan sertifikasi halal diubah dari mandatoy (kewajiban) menjadi voluntary (kesukarelaan).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan usulan tersebut bisa menjadi solusi silang pendapat di antara para pengusaha soal sertifikasi halal yang diamanatkan dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

"Kalau saya inginnya undang-undang tersebut dikembalikan seperti sebelumnya. Sertifikasi halal itu harusnya voluntary bukan mandatory," ungkap Hariyadi kepada sharianews.com, Senin (14/1).

Menurut Hariyadi, implementasi sertifikasi halal ketika berada di lapangan sangat sulit dan menjadi kendala. Misalnya mulai dari kesiapan auditor dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi.

"Ketika saya menyatakan produk saya halal, maka saya harus secara sukarela melakukan sertifikasi atas produk saya, itu kan fair," timpal Hariyadi.

Jika produk tersebut halal tetapi tidak bersertifikat, maka produk tersebut akan dilabeli tidak halal.

"Ini kan jadi lucu, dan ini akan menjadi permasalahan kita ke depan, karena peraturannya sama sekali tidak melihat kondisi yang ada di lapangan," tutup Hariyadi.

Berbeda dengan Apindo, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) Mohammad Bawazeer mengatakan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk barang dan jasa di Indonesia membantu daya saing industri dalam negeri di tengah perkembangan industri halal global.

Malah, jika industri halal Indonesia tidak disiapkan dengan baik maka akan gagap dan tidak bisa mengambil bagian dalam rantai industri halal global.

“Nilainya bisnis halal secara global kini sudah USD4 miliar. Kita ambil 10 persen saja sudah besar itu,” ujar dia saat dihubungi Sharianews.com.

Prinsip UU JPH ini kata Bawazeer adalah semua produk barang dan jasa harus mengantongi sertifikasi halal. Sementara produk non-halal harus mendeklarasikan dirinya.

Pengusaha juga tidak perlu khawatir kesulitan memeroleh sertifikasi halal. Karena UU JPH ini mengubah sistem sertifikasi yang sebelumnya terpusat di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi terdesentrasliasi oleh lembaga penjamin halal lain yang disahkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof Sukoso saat ini sedang mempersiapkan perangkat untuk melaksanakan jaminan produk halal, terutama dari sisi auditor.

"Auditor kita sudah pelatihan. Pelatihan persiapan calon auditor ini sudah angkatan ke-4, jumlahnya sekitar 120 orang, tahun ini akan kita garap, dan tentunya ini akan terus berlanjut," ujar Sukoso usai rapat bersama Kemenag, beberapa waktu lalu. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo