Minggu, 24 Januari 2021
11 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Keuangan / Begini Analisis Kemenag Terkait Kasus Penipuan Ibadah Umrah dan Solusinya
FOTO I Dok. UAI
“Ini memang bisnis. Tapi beberapa kasus, jemaah belum berangkat, dananya diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan operasional penyelenggaraan umrah dan haji,” ungkap dia.

 

Sharianews.com, Jakarta ~ Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan beberapa tahun ini terjadi beberapa kasus penipuan terkait ibadah umrah dan haji. Pemerintah dalam hal ini Kemenag, telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membenahi tata kelola pengelola ibadah haji, khususnya umrah.

Penyelenggaraan umrah selama ini, sepenuhnya dilaksanakan oleh swasta, bukan pemerintah. Berbeda dengan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah, uangnya aman disimpan direkening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Tetapi kalau untuk umrah sampai saat ini tugas pemerintah sebagai regulator, sebagai pengawas, dan sebagai pembina. Tidak ikut menyelenggarakan, dan penyelenggaranyan 100 persen dilaksanakan oleh swasta, dalam hal ini adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah,” jelasnya, di Jakarta, Rabu (20/2).

Jika diinventarisir dari beragam permasalahan penyelenggaran umrah bisa diketahui penyebabnya. Dalam acara Grand Launcing Tahapan Haji Umrah Berencana yang diselenggarkan Bank Muamalat dan PT At-Tayibah Al Mutazam Group, Arfi menyebutkan beberapa penyebab permasalahan umrah.

Pertama, dari sisi harga, harga yang tidak rasional. Kedua dari sisi investasi, penyelenggara ibadah umrah ini tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk melakasanakan sektor jasa keuangan, tidak boleh melakukan investasi. Fungsinya hanya menerima pendaftaran, memberikan pelayanan.

“Ini memang bisnis. Tapi beberapa kasus, jemaah belum berangkat, dananya diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan operasional penyelenggaraan umrah dan haji,” ungkap dia.

Ketiga, sistem pemasaran dan manajemen perusahaan yang kurang profesional dan tidak akuntabel.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut membuat Kemenag, sebagai regulator penyelenggaraan ibadah umrah, dan haji melakukan pengawasan dan mengambil kebijakan.

Kemenag telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018, untuk menjawab berbagai permasalahan ibadah umrah. Arfi memaparkan beberpa hal yang prinsip yakni pertama, pengelolaan ibadah umrah harus berbasis syariah. Bisa melalui bank syariah seperti Bank Muamalat sehingga tidak ada lagi sistem seperti MLM.

“Asuransinya juga syariah, jadi kita mengembangkan potensi syariah dengan berbagai akad-akad yang ada di dalamnya,” imbuh Arfi.

Kedua, Kemenag membatasi masa pendaftaran dan keberangkatan, maksimal enam bulan setelah diberangkatkan. Arfi menekankan Kemenag memonitor ibadah umrah masyarakat.

Kemudian, ia juga menjelaskan kerja sama antara bank dengan penyelenggara ibadah umrah, bisa dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah umrah seperti yang dilakukan Bank Muamalat dan PT At-Tayibah Al Mutazam Group. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo