Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO I Dok. hajiumrahnews.com

Sharianews.com, Jakarta. Kemiskinan masih menjadi momok bangsa. Sejak Indonesia merdeka sampai usia kemerdekaan yang telah 73 tahun, kemiskinan belum hengkang dari negeri ini. Jumlahnya menurun iya, persentasi menurun juga betul, tapi tetap saja masih besar.

Data per Maret 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 9,82 persen atau sejumlah 25,95 juta jiwa. Sebagai patokan, pengeluaran rata-rata yang dipakai sebagai garis kemiskinan pada Maret 2018 adalah Rp 401.220 per kapita per bulan.

Kemiskinan harus dientaskan agar tercipta negara yang adil makmur sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa. Salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi pada masyarakat bawah, karena dengan pemberdayaan ekonomi, maka ekonomi akan terjadi transaksi dagang yang ujungnya adalah kenaikan pendapatan.

Dalam merealisasikan strategi pemberdayaan tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) bekerjasama mendirikan apa yang dinamakan BWM (Bank Wakaf Mikro). Basis yang digerakan adalah pesantren, karena sekaligus akan meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.

Model Bisnis BWM

BWM merupakan lembaga keuangan syariah mikro (LMKS) yang berbadan hukum Koperasi Jasa. Dengan izin usaha LMKS tersebut, BWM menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah. BWM tidak menghimpun dana dari nasabah maupun deposan (non-deposit taking). Sumber dana yang dihimpun BWM berasal dari donatur yang menyalurkan wakafnya.

Sebagian besar donatur berasal dari masyarakat Indonesia, pengusaha maupun perusahaan besar yang memiliki kelebihan dana serta memiliki kepedulian yang besar terhadap program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dana tersebut dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) kemudian disalurkan melalui BWM untuk digunakan sebagai modal pendirian dan modal kerja. Untuk menjaga amanah yang diberikan LAZ, BWM wajib menjaga keutuhan modal awal.

Konsep dari BWM adalah dengan memberikan paket pembiayaan dari Rp1 juta – Rp3 juta dengan margin rendah yakni tiga persen dan masa pengembalian 52 minggu. Dengan asumsi pembiayaan Rp 1 juta, maka pembiayaan itu bisa dicicil oleh nasabah selama 52 minggu sebesar Rp 20.000 per minggu. 

Besaran pembiayaan yang diberikan dibatasi Rp3 juta digunakan untuk memitigasi risiko overfinancing. Jangan sampai uang yang diterima dari BWM dipakai untuk keperluan yang tidak tepat sasaran.

Dengan keberadaan BWM diharapkan bisa menggantikan peran rentenir yang selama ini menjadi andalan bagi pembiayaan usaha mikro. Rentenir menjadi satu-satunya jalan bagi usaha mikro, terutama dipedesaan, karena mereka tak memiliki akses keuangan di tempat lain. Untuk itu BWM akan banyak menyasar pedesaan.

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dan dalam praktiknya diawasi oleh OJK berkoordinasi dengan kementerian koperasi, pesantren dan tokoh masyarakat.

Sasaran BWM

Faktor lain yang menjadi pendukung keberlangsungan BWM adalah sasaran penerima pembiayaan.

Ada tiga kategori utama yang nasabah BWM yakni masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya, masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif dan memiliki semangat untuk bekerja, dan masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

Pada proses awal, mereka harus mengikuti seleksi calon nasabah melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama lima hari. Materi yang diberikan meliputi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha.

Dalam pelaksanaanya, LAZ memberikan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan ini selain sebagai tolok ukur keberhasilan program BWM, juga untuk melakukan evaluasi terhadap nasabah.

Selain itu, BWM mensyaratkan calon nasabah adalah kelompok masyarakat. Mengapa harus kelompok? Salah satu alasannya adalah untuk memitigasi risiko sehingga antar anggota kelompok bisa saling mengingatkan ketika terjadi penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan tidak akan diberikan kepada calon nasabah yang hanya ikut-ikutan dan tidak memiliki usaha.

Dalam menjaga keberlangsungan BWM dan menjaga profesionalitas, maka petugas BWM pun wajib memiliki integritas tinggi dan pengetahuan keuangan serta sudah melalui proses pelatihan pengurus.

Untuk menutupi biaya operasional, BWM wajib menempatkan sebagian dananya dalam bentuk deposito syariah, sehingga BWM mendapatkan bagi hasil dari deposito tersebut. Besaran dana yang wajib disimpan oleh BWM Rp3 miliar. (*)

 

Achi Hartoyo