Selasa, 21 Mei 2019
17 Ramadan 1440 H
Home / Q&A / Bagaimana Hukum Denda jadi Pendapatan?
FOTO | Dok.laruno.com
Kapan dan dalam kondisi seperti apa denda masuk ke dalam bab sanksi atau ta'zir. Bolehkah denda menjadi salah satu unsur pendapatan. Untuk apa dan bagaimana hukum memanfaatkan dana dendanya?

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Mau nanya lagi. Kalau denda telat bayar kan sah ya pak. Trus duit dendanya tidak bisa dianggap penghasilan. Trus, gimana kalau uang denda dari sektor lain? Misalnya dari lembaga lain? Yang jika seseorang melanggar, terkena denda dengan nominal tertentu, apakah uang itu juga tidak bisa dianggap penghasilan? Contoh: organisasi kelas, sekolah atau di kepolisian.

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Anton, tinggal di Manado.

Jawaban:

Sdr. Anton yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di Bank Syariah saja. Amin.

Sudah dipahami bahwa pengenaan sanksi atau denda material maupun nonmaterial itu hukumnya boleh dilakukan, terutama jika dikenakan bagi orang mampu, namun mnunda-nunda pembayaran hutang.

Denda pun boleh dikenakan bagi orang zhalim. Definisi zhalim ini bermacam-macam, pada prinsipnya adalah orang yang tidak menjalankan kewajiban. Misalnya pengenaan denda atas pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor, denda telat bayar pajak, denda telat mengembalikan buku di perpustakaan, denda melanggar aturan di pesantren, dan lain-lain.

Denda seperti ini masuk bab sanksi atau ta'zir. Denda ini tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan. Oleh sebab itu, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan.

Pertama, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 17 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, di situ dinyatakan bahwa Denda disalurkan pada pos dana sosial dan dana kebajikan. Pengelolaannya ada aturannya, ada laporannya dan diawasi pelaksanaannya. Biasanya peruntukannya adalah untuk di luar pihak yang mengenakan denda.

Kedua, bisa juga denda dikenakan dan diambil oleh pihak pihak yang mengenakan denda jika pihak ini bukan personal, namun dana denda tersebut tidak bisa diakui sebagai laba. Denda bisa dimanfaatkan oleh pihak yang mengenakan denda untuk alokasi kepentingan bersama, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kemaslahatan.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa denda atau sanksi atas orang yang zhalim boleh dikenakan dan silahkan dana denda dipergunakan untuk dana sosial atau untuk kepentingan umum.

Wallahu a'lam.

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin