Sabtu, 28 Januari 2023
07 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / Atasi Masalah Likuiditas, BPRS Berharap Sinergi dengan BPKH Segera Terjalin
Foto dok. Pexels
BPRS masih mengalami persoalan likuiditas akibat pandemi Covid-19

Sharianews.com, Jakarta - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih mengalami persoalan likuiditas akibat pandemi Covid-19. Penghimpunan dana masyarakat dari sisi dana murah cukup sulit karena terbatasnya akses masyarakat ke perbankan dan perputaran sektor ekonomi kecil menurun.

Karena itu, Direktur Operasional BPRS Al Hijrah Amanah (AHA) Arie Wahyuning Tyas berharap sinergitas dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terealisasi agar dapat membantu likuiditas BPRS.

Seperti diketahui penandatangan kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan dengan BPKH di semester I tahun 2020 belum mengalami kemajuan sehingga BPRS secara nasional belum bisa mengelola dana haji. Adanya dana setoran haji dapat didorong untuk menjaga likuiditas.

“Pengelolaan dana haji menjadi salah satu solusi untuk permasalahan likuiditas, kami di industri BPRS mengharapkan pemerintah dapat mempercayakan dana haji tersebut ke BPRS, tidak hanya di bank umum saja,” ujarnya, saat dihubungi Sharianews.com, Jumat (07/05).

Mengenai kelola dana haji di BPRS tersebut, Tyas menyerahkannya ke Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). “Skema kami percayakan kepada Asbisindo untuk meramunya dengan tepat, efisien dan tentunya sesuai regulasi,” sambungnya.

Dikesempatan terpisah, Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Cahyo Kartiko juga menyampaikan hal yang sama. Adanya dana setoran haji dapat didorong untuk menjaga likuiditas. Apalagi saat ini Ototitas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri bank syariah terutama BPRS meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintahan. OJK berharap dari BPRS untuk menggerakkan sinergitas dengan para ekosistem syariah terkait.

"Ini merupakan penjajakan dari keinginan OJK, maka sudah seharusnya BPRS mengambil peran untuk mendapatkan porsi dari pengelolaan dana haji," ujar Cahyo.

Selain itu, BPRS sebagai industri masih dalam tahap perkembangan yang memiliki kekurangan terutama dalam hal pengenalan dan pemahaman masyarakat. BPRS sebagai lembaga keuangan belum diterinformasikan secara menyeluruh sebagai salah satu layanan keuangan syariah.

Rep. Aldiansyah Nurrahman