Literasi dan inklusi keuangan syariah mesti terus digenjot agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Literasi dan inklusi keuangan syariah masih sangat rendah di negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini. Hal ini sangat disayangkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Kompartemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabodetebek, Muhammad Hadi Maulidin Nugraha.

Menurutnya, jasa keuangan syariah belum banyak dikenal masyarakat Indonesia. Literasi keuangan syariah hanya sebesar 11 persen.

“Manfaat dan jasa keuangan syariah belum menyentuh ke masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama usaha kecil dan mikro (UKM),” kata Hadi, saat dihubungi Sharianews.com, Kamis (9/8/2018).

Hadi menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan beberapa kemudahan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS, untuk secara serius memasuki program inklusi dan literasi keuangan syariah. Untuk itu, katanya, perlu dilakukan tiga hal.  

Pertama, BPRS terus mengembangkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat yang belum berhubungan dengan bank. Ini target pertama yang bisa dilakukan ke depan.

“Dengan begitu, BPRS dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” paparnya.

Kedua, edukasi dan literasi keuangan syariah harus terus dikembangkan oleh bank. Bisa bekerjasama dengan pondok pesantren, para tokoh masyarakat, baik di desa maupun kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarkat.

“OJK mendukung hal ini. Untuk itu perlu dilakukan secara serius dengan peran dari industri maupun akademisi dan lembaga pendidikan,” jelas Hadi.

Ketiga, inklusi ini bisa dilakukan sepanjang ada pendampingan atau monitoring terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dan target dari sosialisasi keuangan syariah ini.

Asbisindo sendiri terus melakukan literasi dan sosialisasi inklusi keuangan syariah. Yang terbaru Asbisindo Jabodetabek bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Universitas Trisakti menggelar acara bertajuk “Peran Sektor Jasa Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di LKMS” di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah Insan Cita ini juga mengatakan bahwa kegiatan seperti ini ingin memberikan penekanan bahwa BPRS itu khittah-nya pada inklusi keuangan mikro. Seperti harapan OJK, lanjutnya, jasa keuangan syariah juga mesti dimanfaatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“BPRS itu harus fokus ke mikro, bukan sektor menengah atau makro. Itu juga yang menjadi concern OJK. Bank umum sulit untuk masuk ke sektor ini, tapi kalau BPRS memang itu pasarnya. Jadi sektor mikro ini harus terus digarap,” ungkap Hadi.

Dengan tingkat literasi keuangan syariah hanya sebesar 11 persen, katanya, masih ada pekerjaan rumah, khususnya bagi BPRS.

“Perlu ada kerjasama dengan koperasi syariah atau bank wakaf mikro,” imbuhnya. (*)