Sabtu, 28 November 2020
13 Rabi‘ at-akhir 1442 H
Home / Fokus / Arah Pengembangan Kawasan Industri Halal
Foto dok. Sharianews.com
Kehadiran Permenperin ini sangat tepat dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat produsen industri halal dan ekonomi syariah dunia.

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam pembentukan kawasan industri halal dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan industri halal.

Peraturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan standar Sistem Jaminan Halal (SJH).

Kehadiran Permenperin ini sangat tepat dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat produsen industri halal dan ekonomi syariah dunia. Hal ini karena Indonesia belum maksimal menggarap industri halal yang memiliki potensi yang besar dan menjanjikan. Indonesia hanya menjadi pasar (konsumen) utama industri halal dunia yang seharusnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi produsen dan eksportir utama produk halal dunia.

Indonesia saat ini merupakan importir terbesar ke empat produk makanan halal dengan nilai impor mencapai 14 miliar dolar AS (OIC, 2017). Sementara itu, Thailand telah memanfaatkan potensi industri halal dengan melakukan ekspor produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sekitar 5.112,36 juta dolar AS (nomor 13 di dunia) di tahun 2013 dan Indonesia menjadi importir makanan halal dari Thiland, sehingga Thailand dikenal sebagai pusat dapur halal dunia.

Di sisi lain, kondisi impor yang tinggi terhadap produk halal berdampak pada meningkatnya defisit transaksi berjalan dan menekan neraca pembayaran yang jangka panjang dapat menganggu kemandirian dan ketahanan perekenonomian nasional.

Berdasarkan catatan State of Global Islamic Economic Report 2018/2019, jumlah pengeluaran agregat pada sektor industri halal global mencapat 218,8 miliar dolar AS pada 2017 dengan pengeluaran makanan halal mencapai 170 miliar dolar AS. Potensi tersebut merupakan peluang ekspor bagi produk halal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam negeri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Permenperin Kawasan Industri Halal tersebut, disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kawasan industri halal terdiri atas tiga kondisi.

Pertama, seluruh kaveling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal. Kedua, sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hampara. Ketiga, kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan.

Di samping itu, dalam regulasi tersebut disampaikan kriteria kawasan industri halal memenuhi tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi persyaratan halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal dan mempunyai tim manajemen halal dalam kawasan industri halal tersebut.

Selain itu, sarana dan prasarana yang diminta dalam kawasan industri halal terdiri atas laboratorium, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), instalasi pengelola air beku, kantor pengelola, pembatas dan sistem jaminan halal (SJH). Penyediaan Sarana dan Prasarana seperti laboratorium, LPH dan pengelola air dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki.

Percepatan Konversi Kawasan Industri

Menurut data dari Kemenperin tahun 2020, terdapat 108 kawasan industri di Indonesia yang beroperasi, kawasan industri tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terbanyak di pulau Jawa yang rata-rata dikelola oleh swasta.

Sementara itu, Malaysia mempunyai 14 kawasan industri halal yang tersebar di berbagai negara bagian (provinsi) di Malaysia yang diakreditasi oleh Halal Industri Development Corporation (HDC) dengan jumlah investasi bernilai 13,27 miliar ringgit Malaysia dan sebanyak 12,766 peluang pekerjaan yang diciptakan. HDC adalah badan khusus yang didirikan oleh pemerintah Malaysia untuk mendorong perkembangan industri halal sehingga bisnis asing dan domestik tertarik untuk berinvestasi dalam mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidan produksi halal atau menyediakan layanan halal.

Pemerintah Indonesia harus lebih serius agar dapat mengejar ketertinggalan dari Malaysia. Oleh karena itu dukungan nyata pemerintah perlu disiapkan seperti birokrasi dan administrasi yang tidak membebankan pihak swasta yang hendak melakukan konversi menjadi Kawasan Industri Halal.

Hal ini karena perizinan tidak hanya di Kemenperin tetapi juga melibatkan lembaga lain, pemerintah daerah dan dinas (SKPD). Kemenperin perlu melakukan sosialisasi kepada Pemda dan perangkat pemerintah daerah lainnya dengan mendorong keluarnya peraturan daerah seperti Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Kawasan industri Halal Daerah sehingga Permenperin tersebut dapat berjalan berkelanjutan di daerah karena sebagian besar Kawasan Industri beroperasi di daerah.

Tantangan lain penerapan kawasan industri halal yaitu sumber daya manusia (SDM) yang memahami kegiatan halal. Saat ini SDM halal masih terbatas sehingga perlu dilakukan percepatan SDM halal oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan bekerja sama lembaga pendidikan formal dan vokasi serta meningkatkan kegiatan pelatihan dan sertifikasi halal. 

Oleh: Safri Haliding (Wakil Ketua Umum MES DKI Jakarta & Pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bidang Industri Halal & Ekonomi Kreatif)