Kamis, 21 Maret 2019
15 Rajab 1440 H
x
FOTO I Dok. Sharianews
Langkah strategis tersebut harus mencakup 3 A atau Attraction, Accessibility dan Amenities  yang tercermin dalam dukungan kebijakan dan peraturan terkait dengan pariwisata halal, sosialisasi, standarisasi, dan sertifikasi.

Sharianews.com, Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta, Pengurus Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) &Wakil Sekjen Jakarta Tourism Forum (JTF).

Sektor pariwisata semakin mendapatkan perhatian yang semakin serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku industri. Hal ini disebabkan sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan, dengan kontribusi yang sigifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data WTTC (2016) dan World Bank (2016) sektor pariwisata berkontribusi 10 persen terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) nasional tertinggi di ASEAN, di mana PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 persen dengan tren naik sampai 6,9 persen. Jauh lebih tinggi daripada dari sektor lain seperti industri agrikultur, manufaktur otomotif dan pertambangan dengan kontribus devisa pariwisata 1juta dolar AS, menghasilkan PDB 1,7juta dolar AS atau 170 persen dan masih tertinggi dibandingkan industri lainnya.

Saat ini, salah satu potensi pariwisata yang saat ini sedang berkembang dan mendapatkan banyak perhatian dari berbagai negara adalah pariwisata halal. Hal ini sejalan dengan tingginya perjalanan wisata penduduk muslim dunia. Thomson Reuters-State of the Global Islamic Economy mencatat selama tahun 2017 penduduk Muslim melakukan perjalanan wisata mencapai 177miliar dolar AS pada 2017, dan diperkirakan akan mencapai 274miliar dolar AS pada tahun 2023, sebuah potensi ekonomi yang sangat besar.

Sementara itu, Thomson Reuters-State of the Global Islamic Economy mencatat 10 negara tertinggi tingkat belanja perjalanan wisatanya yaitu Saudi Arabia sebesar 21 miliar dolar AS, UAE sebesar 16miliar, Qatar sebesar 13miliar dolar AS, Kuwait sebesar 10miliar dolar AS, Indonesia sebesar 10miliar dolar AS, Iran sebesar 8miliar dolar AS, Malaysia sebesar 7miliar, Rusia sebesar 7miliar dolar AS, Turki sebesar 6 miliar dolar AS, dan Nigeria sebesar 6 miliar dolar AS.

Besarnya potensi pariwisata halal tersebut, membuat berbagai negara melakukan inovasi dan investasi agar dapat menarik jumlah wisatawan di sektor pariwisata halal. Arab Saudi dan Oman membangun visi 2030 dan 2040 yang menginginkan pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.  Dalam rangka mencapai itu Arab Saudi ingin menjadi lebih dari sekedar ziarah tujuan bagi umat Islam yang pergi haji dan umrah dengan meminta pengunjung memperpanjang kunjungan mereka ke situs keagamaan, sejarah dan budaya lainnya. Selain itu, Arab Saudi juga telah menginvestasikan 64 miliar dolar AS dalam infrastruktur hiburan selama 2008.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata Oman telah terus melakukan pembangunan hotel, karena membutuhkan 80.000 kamar baru pada tahun 2040 untuk mencapai target 11,5 juta pengunjung sebagai bagian dari Strategi Pariwisata 2040. Lalu Pengembang properti terkemuka Kuwait, Tamdeen Group, tengah menyiapkan pembangunan pusat belanja tepi laut dan pusat hiburan senilai 824 juta dolar AS. Proyek ini akan mencakup belanja mal, fasilitas hiburan, taman, dan hotel bintang lima.

Di sisi lain, faktor pendukung lain pariwisata halal adalah jumlah penduduk Muslim yang besar potensi pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi besar dengan penduduk yang beragama Islam sebesar 225,25 juta jiwa dan Pew Research Center Demographics Projections mencatat penduduk Muslim dunia sebesar 1,8 miliar dari 7,8 penduduk dunia.

Oleh karena itu, Indonesia dengan jumlah Muslim terbesar di dunia sudah seharusnya menggarap sektor pariwisata halal dengan kualitas kelas dunia sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar dan penonton di industri pariwisata halal.

Arah Pengembangan Wisata Halal

Dengan begitu fokus dan seriusnya pengembangan industri pariwisata halal di Negara lain, maka pemerintah Indonesia harus lebih menunjukkan keseriusan dan keberpihakan terhadap potensi dan peluang industri halal. Sementara itu langkah langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mengembangkan industri pariwisata halal oleh pihak terkait meliputi:

Langkah strategis tersebut harus mencakup 3 A atau Attraction, Accessibility dan Amenities  yang tercermin dalam dukungan kebijakan dan peraturan terkait dengan pariwisata halal, sosialisasi, standarisasi, dan sertifikasi.

Pemerintah harus menetapkan prioritas lokasi wisata halal kelas dunia dengan menetapkan kategori seperti wisata alam; wisata budaya; wisata buatan yang dapat ditetapkan sebagai tujuan destinasi halal standar internasional.

Selain itu, pentingnya melakukan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata halal bertaraf internasional. Dukungan infrastruktur standar internasional sangat penting dalam menunjang destinasi dengan membangun sarana transportasi (moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api), prasarana transportasi (pelabuhan laut, bandara, stasiun) dan sistem transportasi (informasi rute dan jadwal, ICT, kemudahan reservasi moda).

Pemerintah harus membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas kawasan pariwisata halal. Kebutuhan sarana penunjang sangat penting agar menimbulkan kenyamanan selama berada di lokasi. 

Sarana tersebut seperti untuk prasarana umum meliputi listrik, air, telekomunikasi, pengelolaan limbah, untuk fasilitas umum meliputi keamanan, keuangan perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi dan kebersihan, khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, rekreasi, lahan parkir dan ibadah dan Fasilitas Pariwisata meliputi akomodasi, rumah makan/restoran, informasi dan pelayan pariwisata, keimigrasian, TIC dan e-tourism kios, polisi pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata, penunjuk arah-papan informasi wisata-rambu lalu lintas wisata, bentuk bentang lahan.

Pemerintah harus terus meningkatkan promosi dan iklan daerah wisata halal baik di dalam negeri dan luar negeri serta aktif dalam setiap kegiatan dan pertunjukan bertaraf internasional baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan sumber daya insani, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja di sektor pariwisata dengan standar internasional. Sistem pendidikan dan pelatihan yang mendukung harus ditingkatkan oleh lembaga pendidikan terkait bidang pariwisata. 

Selain itu dengan perkembangan zaman yang makin maju maka penting melakukan dan meningkatkan pengembangan industri pariwisata yang berbasis teknologi informasi (IT) dan digital dengan bekerja sama dengan fintek dalam pembiayaan dan pembayaran akses kawasan wisata.

Di samping itu, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat setempat dibangun mental dan sikap agar sadar wisata dan membangun kapasitas penduduk setempat seperti peningkatan bahasa asing, pelatihan tour guide, dan lain sebagianya.

Harapannya dengan komitmen pengembangan pariwisata halal ini baik dari pemerintah, pengusaha (pelaku industri pariwisata), maka potensi Indonesia sebagai pemain utama  industri pariwisata halal dunia dapat terwujud serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. (*)

*) Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta, Pengurus Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) &Wakil Sekjen Jakarta Tourism Forum (JTF)

 

 

 

 

 

oleh: Safri Haliding