Rabu, 1 Februari 2023
11 Rajab 1444 H
Home / Ziswaf / Apakah Zakat Hanya Diperuntukan untuk Muslim ? Ini Paparan MUI
Foto Dok. MUI
Karena kejadian itu, MUI pun telah melahirkan fatwa terbaru tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah virus Covid-19.

Sharianews.com, Sempat muncul pro kontra terkait kasus pemanfaatan zakat di Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Saat itu, penyaluran zakat di tengah Covid-19 khusus untuk kalangan muslim ditengarai diskriminatif dan intoleran.

Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat  Asrorun Niam Sholeh, pandangan seperti itu tidak tepat. Karena kejadian itu, MUI pun telah melahirkan fatwa terbaru tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah virus Covid-19.

“Syarat mustahik itu harus muslim iya, itu bagian dari ibadah mahdlah, maka ketika orang mempermasalahkan syarat mustahik di dalam konteks zakat itu untuk muslim, kemudian dikaitkan dengan diskriminasi dan intoleran, tentu tidak tepat,” ujarnya, saat acara MUI Dakwah Online, Senin (5/4).

Meski begitu, zakat pada prinsipnya bisa dioptimalkan untuk solusi masalah kontemporer. Untuk masalah kesehatan misalnya, zakat bisa digunakan sebagai langkah preventif penyediaan masker bagi orang yang kesulitan memperoleh masker.

Dalam laman resmi MUI dijelaskan, peruntukan zakat sendiri, terbagi menjadi dua yaitu personal dan untuk kemaslahatan umum. Zakat untuk personal atau bersifat khusus itu tentu peruntukannya terikat dan dikhususkan untuk muslim. Sementara zakat untuk kemaslahatan umum selain menjangkau Muslim, juga bisa mengjangkau kalangan non-muslim.

 “Untuk yang bersifat khusus, maka dia terikat, dia harus muslim dan masuk kategori salah satu di antara delapan asnaf itu. Untuk kepentingan penyediaan masker, boleh tidak? Boleh. Untuk kepentingan kuratif boleh tidak? Boleh,” katanya.

Niam menekankan, etos keagamaan justru hadir untuk memberikan solusi permasalahan itu. Ketika zakat tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan individu, zakat masih bisa digunakan untuk asnaf yaitu fii sabilillah. Pengertian fii sabilillah ini diperluas sehingga menjangkau semua kalangan tanpa terkecuali.

“Ini kemudian ada perluasan pengertian fii sabilillah, apakah keluar dari koridor pandangan foquha (ahli fikih)? Tidak, ini soal bagaimana memberikan tafsir yang lebih dan kontekstual yang tetap memiliki transmisi dan juga sanad keilmuan di dalam koridor penetapan hukum Islam,” pungkas Niam.

Sebagai informasi kasus polemik zakat yang terjadi di Bangka Belitung. Ketika itu surat Dinsos Pemprov Bangka Belitung pada 30 Maret 2020 yang viral di berbagai kanal media sosial menuai kecaman dari warganet.

Sebab, surat yang ditujukan ke Dinsos kabupaten/kota itu mensyaratkan hanya warga beragama Islam yang mendapatkan bantuan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Naziarto mengatakan, syarat agama tercantum karena bantuan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun, bantuan tersebut dari dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Naziarto ketika itu menyampaikan dalam Undang-undang 23 Tahun 2011 Pasal 25 tentang Baznas,  memang distribusinya sesuai syariat Islam. Hanya karena tujuannya ke Dinsos kabupaten/kota, jadi dianggap bantuan untuk umum.

Rep. Aldiansyah Nurrahman