Minggu, 17 Oktober 2021
11 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Keuangan / Apakah Denda pada Bank Syariah Diperbolehkan?
-
Bagaimana perlakuan BPRS dan BPR konvensional terhadap nasabah yang menunggak angsuran? Kendati sama-sama menerapkan sistem denda, tetapi beda penerapannya di lapangan.

Sharianews.com, Jakarta.Bagaimana perlakuan BPRS dan BPR konvensional terhadap nasabah yang menunggak angsuran? Kendati sama-sama menerapkan sistem denda, tetapi beda penerapannya di lapangan.

Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosisai Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Kompartemen BPRS Jabodetebek, Mahrus Junaidi mengingatkan pengenaan sistem denda seperti dalam angsuran kendaraan, dalam industri syariah itu dibolehkan, tetapi berbeda penerapannya di lapangan dengan industri BPR konvensional.

Dalam pembiayaan sepeda motor misalnya, Mahrus mengatakan terkadang masyarakat langsung membandingkan denda yang diterima nasabah, jika terlambat membayar angsuran di bank syariah dengan bank konvensional. Menyimpulkan bahwa denda bank syariah itu sama dengan konvensional yaitu riba.

“Di syariah denda dibolehkan sepanjang tujuannya untuk mendisiplinkan angsuran, Bayangkan jika tidak ada punishment, orang akan bayar semau-maunya, ditunda-tunda." 

“Di syariah denda dibolehkan sepanjang tujuannya untuk mendisiplinkan angsuran, Bayangkan jika tidak ada punishment, orang akan bayar semau-maunya, ditunda-tunda ,” kata Mahrus, di Bogor, Kamis (5/7/2018) sore.

Untuk denda uang, denda itu tidak boleh jadi pemasukan bank syariah, tetapi akan disalurkan ke zakat, infaq, dan sedakah. Bank syariah tidak memiliki keuntungan dari denda, maka dari itu bank syariah tidak mengejar denda. “Bank tidak ada untungnya mau denda banyak atau pun tidak,” tegasnya.

 

Bedan denda pada bank konvensional dan syariah

Ketua DPW Asbisindo Kompartemen BPRS Jabodetebek, Muhammad Hadi Maulidin Nugraha menambahkan, sementara sistem denda pada bank konvensioal menjadi kesempatan untuk meraih pendapatan.

“Telat bunganya tambahin lagi. Mereka justru memamandang keterlambatan nasabah menjadi kesempatan untuk melakukan penyitaan,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah Insan Cita itu, di Bogor, Kamis (5/7/2018) sore.

Sementara pada bank syariah, Hadi menjelaskan, bila nasabah terlambat membayar angsuran tidak serta merta diberikan denda, tetapi bisa musyawarah terlebih dahulu, diberikan waktu tambahan. Syariah itu mencari kemaslahatan. “Denda juga tidak bisa sembarangan. Bagi yang tidak mampu kita tidak boleh juga kenakan denda,” ujar Hadi.

Besaran denda juga tidak besar menurut Hadi. Perhitungannya berbeda-beda, tergantung pembiayaannya, bisa dari persentase, bisa juga bukan, sesuai dengan yang sudah tercantum dalam akad. “Range-nya bisa 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Perhitungannya ada di akad. Nanti masuk ke zakat juga,”terangnya.

 

Tidak semua nasabah mampu

Terkait dengan denda ini, Anggota DPW Asbisindo Kompartemen BPRS Jabodetebek,  Arie Wahyuning Tyas, mengingatkan bahwa dalam masyarakat ada kondisi yang memang dia mampu bayar,  tetapi tidak mau membayar. Ada juga yang tidak mampu bayar, tetapi ingin membayar.

“Bila nasabah terkena musibah, kita (BPRS) tidak boleh mengenakan denda. Persyaratan sampai ke denda itu, kita harus mengecek kronologis si nasabah,” jelas perempuan yang menjabat sebagai Direktur BPRS Al Hijrah Amanah ini, di Bogor, Kamis (5/7/2018) di sela acara silaturrahmi dan halal bihalal  Asbisindo.

Lebih lanjut Arie, menjelaskan beda antara BPR dan BPRS dalam menerapkan denda. Menurutnya BPR konvensional kadang sering dianggap tidak memikirkan kondisi nasabahnya, baik ketika susah atau senang, bunga tetap jalan sekian persen.

“Buat apa kita BPRS berlabel syariah tetapi kita zalim. Misalnya, ada nasabah suaminya kecelakaan masa dikenakan denda. Denda di syariah untuk menertibkan. Jangan sampai ketika ditagih sulit, tetapi mampu beli motor baru atau jalan-jalan ke Singapura, misalnya.” ujar Arie.

(sharianews.com, Aldiansyah Nurrahman).

Reporter : Aldiansyah Nurrahman

Editor : Ahmad Kholil