Jumat, 22 Maret 2019
16 Rajab 1440 H
x
FOTO I Dok. Antara
"Coba saja bayangkan, orang kirim paspor ke Jakarta baru calon jemaah berangkat ke Medan, untuk mendapatkan visa dia harus ke Medan dulu baru nanti berangkat dari Medan. Ini kan tidak efisien, justru harusnya digital itu tujuannya mempermudah bukan mempersulit," tutur Iskan.

Sharianews.com, Jakarta ~ Anggota dewan dari Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis menegaskan kebijakan perekaman biometrik akan ditunda dulu hingga kantornya tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia.

"Kita meminta biometrik ini ditunda, dia harus lengkapi dulu minimal 400 kabupaten dahulu, vendornya hanya punya 34 titik di Indonesia, padahal di Indonesia aja ada sekitar 400 kabupaten, orang pergi ke kabupaten aja butuh sekitar 4 - 6 jam, ini sangat memberatkan," ujarnya di sela-sela rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Atau paling tidak, menurut politisi PKS ini perekaman biometrik bisa masuk melalui teknologi digital.

"Ini kan gini ditentukan satu PT tapi hanya 34 titik yang dia bisa, seharusnya kan kita bisa merekam dong dari Kemenag, kabupaten, atau melalui internet. Guna digital itu kan mempermudah orang misalnya membeli tiket, orang jadi mempermudah, tapi ini kan mempersulit," sambung Iskan.

"Coba saja bayangkan, orang kirim paspor ke Jakarta baru calon jemaah berangkat ke Medan, untuk mendapatkan visa dia harus ke Medan dulu baru nanti berangkat dari Medan. Ini kan tidak efisien, justru harusnya digital itu tujuannya mempermudah bukan mempersulit," tambah Iskan.

Iskan juga mengugkapkan harapan anggota dewan di Komisi VII agar Menteri Agama lebih cepat untuk melakukan diplomasi dengan Arab Saudi.

"Kalau perlu bergerak juga dengan Menlu dong, kalau kesulitan langsung laporkan ke Presiden supaya ini cepat selesai, kan, ini mempersulit orang hanya untuk merekam biometrik itu bisa dilakukan di airport sebelum berangkat atau di Saudi Arabia," pungkas Iskan.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menawarkan dua solusi dari polemik biometrik ini yaitu pembatalan dan penundaan.

“Kalau pembatalan, sama sekali tidak perlu menjadi syarat terbitnya visa. Tes biometrik dilakukan seperti biasa menjelang jemaah mau meninggalkan tanah air menuju tanah suci," ujar dia.

Opsi penundaan yaitu, tes biometrik bisa dilaksanakan dengan syarat ada persebaran kantor penyelenggara di seluruh pelosok tanah air.

“Sehingga tidak perlu, orang Papua pergi ke Makassar lebih dulu untuk tes biometrik. Sehingga itu memudahkan calon jemaah," ujar Menteri Lukman.

Reporter: Romy Editor: Achi Hartoyo