Selasa, 21 Mei 2019
17 Ramadan 1440 H
Home / Q&A / Adakah Penalti di Bank Syariah?

Adakah Penalti di Bank Syariah?

Selasa, 25 Desember 2018 01:12
FOTO I dok. Simulasi-kredit.com
Akad KPR syariah dan konvensional jelas berbeda, pahami istilah-istilah akadnya, sebab istilah adalah awal penentuan hukum dalam syariah Islam.

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustaz Ahmad Ifham Sholihin. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ketika meminjam di salah satu Bank Syariah Nasional terkemuka, saya tidak tahu apa nama produknya, karena waktu itu saya fokus kepada kondisi bahwa cicilannya lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hehehe.

Ketika saya mau melunasi cicilan yang kalo tidak salah tinggal 8 bulan lagi, tetap dikenakan biaya pinalti. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini merupakan malpraktik di bank syariah tersebut atau memang saya belum nyambung dengan produk syariah tersebut?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Sapto, tinggal di Subang.

 

Jawab:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Sdr. Sapto yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah berkah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di bank syariah saja. Amin.

Terkait dengan kondisi tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bisa memahami transaksi bisnis dengan akurat.

Pertama, cermati istilah kontrak legal. Ini hal urgen dalam memahami kontrak, termasuk kontrak KPR Syariah. Istilah adalah awal penentuan hukum dalam Syariah Islam.

Jika kontrak KPR Syariah tidak ditulis dengan kata pinjaman, jangan sebut dengan pinjaman, agar tidak gagal paham. Jika kontrak legal KPR Syariah bertulis akad jual beli, maka berlakulah istilah, makna, risiko dan hukum dalam jual beli.

Ada juga akad KPR Syariah berkontrak kongsi berkurang dan sewa (musyarakah mutanaqishah). Skema ini juga tidak akan tepat disebut dengan jual beli karena kontraknya bukan jual beli, meskipun ada keterlibatan jual beli manfaat (bagian sewa menyewa) dalam akad tersebut.

Ada lagi KPR Syariah dengan kontrak sewa berakhir lanjut milik. Akad tersebut jelas bukan pinjaman, bukan pula jual beli barang, tetapi melibatkan jual beli manfaat barang dan terjadi perpindahan kepemilikan setelah sewa berakhir.

Pelajaran pertama dan utama agar tidak gagal paham dalam KPR Syariah adalah cermati semua istilah yang dipergunakan dalam kontrak legal KPR Syariah. Perlu saya tegaskan lagi bahwa semua akad KPR Syariah di bank syariah adalah akad dagang, bukan akad pinjaman.

Kedua, cermati risiko atas kontrak legal. Akad KPR Syariah pasti akad dagang. Ketika akadnya akad dagang, jangan sebut akad pinjaman sehingga skema dan risiko yang terjadi bukanlah skema dan risiko pinjam meminjam, tetapi skema dan risiko dagang.

Adapun akad KPR Syariah adalah sebagai berikut, jual beli tegaskan untung (murabahah), sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahiyah bit tamlik), jual beli kontruksi bertahap (istishna), kongsi berkurang dan sewa (musyarakah mutanaqishah), jual beli pesanan manfaat dalam rangka sewa berakhir lanjut milik (ijarah maushufah fi dzimmah dalam rangka ijarah muntahiyah bit tamlik), jual beli pesanan manfaat dalam rangka kongsi berkurang dan sewa (ijarah maushufah fi dzimmah dalam rangka musyarakah mutanaqishah).

Setiap kontrak pasti punya skema dan risiko masing-masing. Ketika judul kontraknya bukan pinjaman, maka jangan berpikir skemanya adalah pinjaman. Ketika pencairan adalah sebesar Rp.200 juta, maka jangan berpikir pinjamannya adalah Rp 200 juta.

Misalnya, jika kontraknya adalah jual beli tegaskan untung, ada DP, kemudian pencairan adalah Rp.200 juta, maka cek kontrak legal, oleh karena kontraknya jual beli, maka pasti ada marjin akad jual beli tersebut, sebut saja marjinnya misalnya Rp 190 juta. Maka total utangnya adalah Rp 390 juta. Utang Anda adalah Rp.390 juta padahal pencairan adalah Rp 200 juta.

Cara mudah memahami risiko kontraknya adalah bacalah klausul hak dan kewajiban nasabah. Di situlah risiko kontrak bisa mudah dipahami. Ingat, beda akad, beda risiko.

Ketiga, tidak akan ada penalti dalam pelunasan dipercepat. Masih dengan contoh pencairan Rp 200 juta dengan marjin Rp 190 juta, maka total utang Anda adalah Rp 390 juta. Sekali lagi, jangan anggap Anda sedang melakukan pinjaman Rp 200 juta. Cek berkas legal. Total utang Anda adalah Rp 200 juta+marjin keuntungan Rp 190 juta tersebut. Kontrak legal brisiko legal. Kontrak legal itulah yang jadi rujukan, bukan ilmu katanya dan katanya.

Ketika konsumen ingin melakukan pelunasan dipercepat ketika sudah mengangsur misalnya hitungan Pokok Rp 100 juta dan marjin Rp 90 juta, maka total sisa utang konsumen adalah Rp 100 juta+Rp100 juta.

Biasanya konsumen menganggap bahwa sisa utangnya adalah Rp 100 juta, mengabaikan hutang marjin sebesar Rp 100 juta. Biasanya bank syariah malah memberikan potongan pelunasan dipercepat sehingga konsumen tinggal bayar Rp 100 juta+2x angsuran. Misalnya 1x angsuran adalah 5 juta, maka marjin yang dibayar tinggal Rp 10 juta. Nah, 2x angsuran alias 10 juta ini oleh orang awam disebutnya penalti. Padahal malah dikasih potongan sebesar Rp 90 juta. Jumlah yang signifikan besar. Hal ini menunjukkan bank syariah signifikan baik hati.

Silahkan cermati lagi skema tersebut. Konsumen harus bayar total Rp 200 juta (sisa utang pokok+marjin), tetapi malah cuma diminta bayar Rp 110 juta.

Tentu saja, jangan nunggak bayar agar tidak dikenakan denda telat bayar. Ingat bahwa sanksi bagi nasabah zalim ini dibela Alquran Hadits. Silahkan bermental tanggung jawab agar tidak dikenakan denda.

Keempat, tidak ada KPR Syariah di Bank Syariah dengan kontrak pinjaman. Saya pertegas lagi bahwa tidak ada akad pinjaman dalam kontrak legal KPR Syariah di bank syariah.

Jika ada keterlibatan akad pinjaman, biasanya hanya sebagai akad perantara dan hanya untuk akad take over dari bank konvensional ke bank syariah. Tapi akad intinya tetap bukanlah pinjaman. Akad KPR Syariah pasti akad dagang.

Kelima, pahami juga instrumen lain yang boleh dan tidak boleh dalam bisnis. Selain memahami bab tiadanya penalti pada pelunasan dipercepat, pahami juga berbagai instrumen lain yang tidak dilarang, misalnya biaya admin, denda telat bayar, Ideb SLIK, agunan dan sita agunan, asuransi syariah, dan lain-lain.

Instrumen-instrumen yang diterapkan di bank syariah tersebut sama seperti instrumen yang diberlakukan di bank konvensional. Bedanya, bank konvensional menggunakan skema kontrak kredit riba, bank syariah menggunakan kontrak dagang.

Keenam, bagi yang awam, tabayun lebih baik. Orang seperti Anda sangat positif. Bersedia tabayun ketika sepertinya ada hal yang tidak sejalan antara persepsi dengan kenyataan, tidak langsung melakukan tuduhan ada riba.

Terlebih lagi bahwa menurut Ibnu Katsir, menuduh riba atas jual beli yang sah merupakan perilaku musyrik. Jadi memang harus sangat hati-hati menuduh ada hal terlarang dalam urusan muamalah yang hukum asalnya adalah boleh.

Ketujuh, tetap bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. pengalaman saya pribadi, enak atau tidak enaknya melakukan transaksi di lembaga keuangan, saya tidak akan mau melakukan transaksi di bank konvensional. Saya hanya mau transaksi perbankan di bank syariah saja.

Demikian, semoga uraian ini bermanfaat dan barakah. Amin. Wallahu a'lam.

Sharia Corner I Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin

Tags: