Selasa, 18 Juni 2019
15 Shawwal 1440 H
Home / Haji umrah / Ada Lima Aspek Pengecekan PPIU, Apa Saja
FOTO I Dok. gulf-insider.com/
“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jemaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya non-PPIU yang memberangkatkan jemaah dan itu akan segera dilakukan penindakan,” tegas Arfi Hatim dilansir dari laman Kemenag.

Sharianews.com, Jakarta ~ Pos pengawasan terpadu Umrah dan Haji Khusus sudah diresmikan. Dengan adanya pos pengawasan terpadu tersebut, penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus akan melakukan pengecekan semua persiapan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jemaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya non-PPIU yang memberangkatkan jemaah dan itu akan segera dilakukan penindakan,” tegas Arfi Hatim dilansir dari laman Kemenag, Senin (6/4).

Ia menambahkan, ada lima aspek yang dilakukan pengecekan, yakni laporan jumlah jemaah per PPIU, tiket keberangkatan dan kepulangan, paspor dan visa, atribut PPIU, dan potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh non-PPIU.

Sementara Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Nur Aliya Fitra mengatakan bahwa proses pengawasan ini, akan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sepanjang tahun.

"Ini tiap hari dilaksanakan, nanti ada shift dari petugas kami," lanjut pria yang akrab disapa Nafit.

"Jika ada pelanggaran, maka tim pengawasan terpadu ini akan turun bersama untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kasus, termasuk bagi non-PPIU yang memberangkatkan jemaah, akan dicatat dan ditindak tegas" lanjut Nafit lagi.

Pada musim operasional haji, posko pengawasan terpadu ini tetap beroperasi sebagai tempat pengawasan terpadu bagi jemaah haji khusus.

Ditambahkan Nafit, Ditjen PHU Kemenag juga terus melakukan penataan regulasi. Sebelumnya, revisi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah selesai.

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) telah selesai dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah bersama DPR. RUU PIHU ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden untuk diundangkan.

Menurut Nafit, pasal-pasal tentang penguatan tata kelola umrah dalam RUU PIHU semakin komprehensif. RUU ini antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban jemaah dan PPIU secara jelas, pengawasan intensif dan terpadu, jaminan bank (bank garansi) bagi PPIU, pengadaan penyidik bidang haji dan umrah, serta sanksi yang lebih tegas.

"Kami juga sedang memproses secara intensif regulasi terkait pendaftaran jemaah umrah yang terintegrasi dengan sistem Sipatuh. Koneksi yang dibangun adalah dengan PPIU, imigrasi, perbankan syariah, dan asuransi. Nanti jemaah umrah sejak mendaftar pada PPIU hingga kepulangannya akan terdata dan terpantau. Insya Allah bulan ini akan mulai diterapkan" tandasnya. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo