Kamis, 4 Juni 2020
13 Shawwal 1441 H
Home / / Ada Kepentingan BI dan LPS di Balik Over Subscribed Lelang Sukuk Negara
-
Pemerintah berhasil mendapatkan dana sebesar Rp 6,26 triliun dari target yang dipatok sebesar Rp 4 triliun dari pelelangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, Selasa (21/8/2018).

Pemerintah berhasil mendapatkan dana sebesar Rp 6,26 triliun dari target yang dipatok sebesar Rp 4 triliun dari pelelangan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara, Selasa (21/8/2018).

Sharianews.com, Jakarta. Kementerian Keuangan melelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara pada Selasa (21/8/2018). Dari lelang itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 6,26 triliun. Angka ini melebihi target perolehan yang dipatok sebesar Rp 4 triliun.

Pakar Ekonomi Islam, Muhammad Gunawan Yasni saat dihubungi sharianews.com terkait lelang tersebut mengatakan, lelang Sukuk Negara beserta Surat Perbendaharaan Negara Syariah  (SPNS) over subscribed. “Beberapa institusi yang membuatnya over subscribed adalah Bank Indoneia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),”kata Yasni, kepada Sharianews.com, Jumat (24/8/2018).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sepertinya ada kepentingan BI untuk menjaga stabilitas moneter dengan menjadikan Sukuk Negara dan SPNS sebagai jaminan - ‘underlying' kebijakan moneter yang lebih pro syariah.

Selain itu, menurut Yasni, yang juga Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga ada kepentingan LPS untuk tidak hanya menaungi perbankan konvensional, tetapi juga perbankan syariah.

“Sepertinya ada keinginan yang semakin kuat untuk melakukan penjaminan simpanan yang pro syariah dengan menjadikan Sukuk Negara dan surat perbendaharaan negara syariah sebagai penjaminan simpanan perbankan syariah,”terang Yasni.

Melebihi target lelang 

Pemerintah berhasil mendapatkan dana sebesar Rp 6,26 triliun dari target yang dipatok sebesar Rp 4 triliun dari kegiatan lelang yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Artinya apa yang diperoleh justeru melebihi target.

Tidak hanya itu, pada lelang yang dilaksanakan selama dua jam itu, pemerintah juga mendapatkan penawaran lelang hingga Rp 14.8 triliun. Artinya, ini juga lebih tinggi dari jumlah nominal yang berhasil dihimpun.

SBSN seri Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 72/DSN-MUI/VI/2008.

Sedangkan SBSN seri Project Based Sukuk (PBS) menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

Underlying asset untuk penerbitan seri SPNS menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI., dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.

Sedangkan underlying asset untuk penerbitan seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan DPR RI., melalui UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dan sebagian berupa Barang Milik Negara.

Bertindak sebagai penerbit SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

Enam seri ipada lelang tersbut adalah pembukaan kembali (reopening) dengan seri SPNS08022019 dan SPNS08052019, PBS016, PBS002, PBS017, PBS012. (*)

 

Reporter : Aldiansyah Nurrahman Editor : Ahmad Kholil