Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H

5 Ciri Property Syariah

Rabu, 17 Oktober 2018 10:10
FOTO | Dok. rumahsyari123.com
Salah satu ciri utama property syariah adalah transaksi property yang keuntungannya diambil melalui transaksi jual beli atau dagang.

Sharianews.com, Jakarta. Bisnis property dalam konteks kepemilikan rumah, ruko, apartemen dan/atau sejenisnya, merupakan salah satu bisnis yang menggurkan.

Tak jarang juga yang menjadikannya sebagai instrumen investasi. Nilai property terus mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun. Tak sedikit pula pebisnis bodong yang menjadikan bisnis property sebagai iming-iming investasi bodong berbasis property.

Agar bisnis property yang kamu geluti bisa bernilai berkah dan menguntungkan, tidak masuk kategori bisnis bodong, maka pilihlah property yang sesuai Syariah. Berikut ini adalah ciri bisnis property yang sesuai dengan syariah Islam.

Pertama, menggunakan transaksi dagang. Rumus utama transaksi bisnis syariah adalah profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Dengan demikian, ciri utama property syariah adalah transaksi property yang keuntungannya diambil melalui transaksi jual beli atau dagang.

Ada beberapa jenis transaksi dagang dalam kontrak kepemilikan property syariah, misalnya jual beli tegaskan untung (murabahah), sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahiyah bit tamlik), kongsi berkurang dan sewa (musyarakah mutanaqishah), jual beli konstruksi bertahap (istishna’). Setiap kontrak (akad) memiliki ciri masing-masing.

Kontrak jual beli tegaskan untung memiliki ciri harga yang tidak akan berubah, meskipun ada fluktuasi penghitungan pokok dan marjin pada angsuran setiap bulannya. Pada skema ini, suku bunga naik turun seperti apapun, angsuran tetap sesuai dengan yang disepakati di awal, tidak akan berubah nambah.

Kontrak sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahiyah bit tamlik) serta kongsi berkurang dan sewa (musyarakah mutanaqishah) memiliki skema transaksi kepemilikan rumah yang melibatkan skema sewa menyewa property. Lazimnya sebuah transaksi sewa menyewa, ada potensi kenaikan harga. Bank Syariah biasanya merencanakan kenaikan harga sewa setiap 2 tahun 1 kali.

Catat baik-baik ciri utama dan pertama dari property syariah ini, yakni kontrak legalnya adalah kontrak dagang, baik dalam ranah jual beli, sewa menyewa atau kongsi. Jika kontrak legalnya bukan kontrak dagang seperti transaksi kredit berbasis bunga, tinggakan saja.

Kedua, menggunakan tata kelola manajemen risiko. Tata kelola manajemen risiko ini sangat penting bagi kedua belah pihak yang bertransaksi agar kedua belah pihak mampu mematuhi titah Allah (khithab) tertinggi dalam kontrak sebagaimana tertuang dalam Alquran Surat al Maidah ayat 1, “wahai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu.” Selain itu, tata kelola manajemen risiko ini dilakukan dalam rangka memenuhi kaidah fikih bahwa bahaya itu harus dihilangkan (adhdhararu yuzaalu).

Contoh skema property syariah yang menggunakan tata kelola manajemen risiko adalah menggunakan proses dokumentasi legal formal di semua lini prosesnya. Jika kepemilikan property syariah ini dilakukan secara tidak tunai (angsuran), ada proses analisis pembiayaan misalnya ada Ideb SLIK (dulunya bernama BI Checking), ada appraisal, ada asuransi syariah, ada keterlibatan notaris, ada klausul lengkap selayaknya kontrak legal dan hal-hal lain sejenisnya.

Ketiga, menggunakan instrumen legal formal. Property syariah harus taat dengan ketentuan legal formal yang merupakan representasi Ulil Amri ranah Umara. Ingat bahwa kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus taat dengan aturan legal formal di Indonesia. Taat kepada Ulil Amri juga merupakan perintah Allah SWT dalam Alquran.

Ketika terjadi benturan pemaknaan, pemahaman dan penerapan antara aturan syariah dan aturan legal formal, jika tidak bersifat primer (ushul) misalnya terkait dengan keberadaan rukun dan syarat akad, boleh saja menyesuaikan dengan ketentuan legal formal.  Misalnya ketika aturan AJB atau bahkan berkas Balik Nama adalah antara Developer dan Pembeli, ternyata ada solusi menggunakan akad wakalah (kuasa beli), atau tanpa wakalah juga tidak masalah. Keduanya bukan hal primer penentu transaksi syariah.

Keempat, diutamakan dengan sangat untuk memiliki infrastruktur pendukung ibadah. Property syariah, apalagi yang sifatnya perumahan khusus, lazimnya menyediakan sarana ibadah yang bisa dipergunakan bersama-sama. Hal ini mempermudah warga ketika warga ingin mengadakan kegiatan ibadah.

Kelima, bersih dari transaksi terlarang. Ciri lain dari property syariah adalah bersih dari transaksi zat dan nonzat terlarang, baik sejak proses pengurusan property syariah sampai dengan serah terima dan penggunaannya. Transaksi terlarang ini seperti transaksi berbasis riba, transkasi judi, suap, maksiat, bisnis zat haram dan hal lain yang terlarang.

Demikian 5 ciri property syariah. Semoga anda bisa memeroleh keberkahan serta keuntungan berlipat dari bisnis property syariah ini. Amin.

Oleh. Ahmad Ifhan Sholihin