Minggu, 28 November 2021
23 Rabi‘ at-akhir 1443 H
Home / Keuangan / 4 Langkah Dongkrak Pertumbuhan Bank Syariah
-
Kredit bermasalah bank syariah terus naik. Perlu upaya realistis dan strategis untuk mendongkraknya. Ini empat langkahnya.

Kredit bermasalah bank syariah terus naik. Perlu upaya realistis dan strategis untuk mendongkraknya. Ini empat langkahnya.

Sharianews.com. Jakarta - Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada triwulan pertama April 2018, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan. Dari 4,56 persen pada 2017 menjadi 4,84 persen.

Dengan tingginya kredit bermasalah itu, pengamat perbankan syariah, M Gunawan Yasni memprediksi, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada 2019 akan berjalan di tempat.

Ia melanjutkan, kalau pun mengalami perkembangan, kemungkinannya berada pada level 5 persen secara keseluruhan. Perolehan ini lebih kecil dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,78 persen. Perlu empat langkah realistis dan strategis untuk mendongkrak perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara bertahap.

“Pertama, pemerintah harus segera mencarikan modal untuk menutup masalah ini, baik dari pemerintah itu sendiri atau dari pihak swasta di dalam atau luar negeri,” ujarnya kepada Syarianews.com.

Menurut Yasni, pemerintah selama ini masih belum berani melakukan langkah-langkah strategis demi mendukung pengembangan perbankan syariah.

“Hal ini bisa dilihat masih banyak bank syariah yang belum go public atau masih menginduk ke bank konvensional,” paparnya.

Menurut data OJK pada triwulan pertama bulan April 2018, ada 21 bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Dari 21 UUS tersebut, terdapat total 150 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, dan 53 Kantor Kas.

Di antara 21 bank konvensional yang memiliki kantor cabang di atas 10 ialah UUS PT Bank Sinarmas memiliki 34 kantor cabang, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memiliki 22 kantor cabang, PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki 15 kantor cabang, dan PT Bank Permata Tbk memiliki 11 kantor cabang. 

Kedua, lanjutnya, pemerintah hingga saat ini juga lebih menitikberatkan pencarian dana dari surat hutang konvensional ketimbang mencari pendanaan dengan sukuk atau obligasi syariah untuk membiayai perbankan syariah. 

“Untuk mencari permodalan, pemerintah banyak berhutang dari dalam dan luar negeri. Tapi pernahkah hutang pemerintah itu pakai instrumen syariah? Tidak pernah. Hutang itu tidak pernah dikemas secara syariah. Harusnya, kalau ingin mengembangkan keuangan syariah ya pakai prinsip syariah,” imbuhnya.

Mulai dari Akar Rumput

Ketiga, untuk menutupi lambatnya perkembangan perbankan syariah, Yasni menambahkan, kesadaran masyarakat akan pentingnya perbankan syariah perlu terus ditingkatkan.

“Karena dukungan pemerintah masih setengah-setengah, kita harus cari jalan lain. Kita mulai dari bawah. Yaitu, dari kesadaran masyarakatnya,” urainya.

Keempat, ia melanjutkan, pelaku atau praktisi perbankan syariah dituntut agar lebih berani mengeksplorasi program-program perbankan syariah secara kreatif.

“Diharapkan ini bisa menarik pasar yang lebih luas, khususnya untuk menghimpun dana pihak ketiga,” ulasnya.

Kurangnya perhatian pemerintah, tegasnya, masih menjadi kendala utama untuk menaikkan perbankan syariah dari sisi permodalan.

“Kurangnya modal usaha perbankan syariah tentu akan mempengaruhi pendapatan atau laba bank syariah itu sendiri,” ulasnya. (*)

 

Reporter: Emha Asror. Editor: A.Rifki