Sharianews | 10 Masalah Furu' Perbankan Islam yang Tak Perlu Diributkan
Kamis, 18 Oktober 2018 / 08 Ṣafar 1440

10 Masalah Furu' Perbankan Islam yang Tak Perlu Diributkan

Senin, 24 September 2018 16:09
10 Masalah Furu' Perbankan Islam yang Tak Perlu Diributkan
FOTO | Dok. investasiuntung.com

Saat ini tak sedikit masalah furu' yang dipersoalkan, bahkan menyebabkan munculnya labelisasi haram atas persoalan furu' tersebut. Salah satunya dalam urusan muamalah perbankan syariah. Kok bisa?

Sharianews.com, Jakarta. Persoalan ajaran Islam, termasuk dalam urusan Ibadah dan Muamalah dibagi menjadi dua besaran, yakni persoalan Ushul (pokok) dan persoalan Furu' (cabang). Kedua hal ini memiliki karakteristik dan penyikapan yang berbeda.

Contoh nyata urusan ushul adalah rukun sholat, jumlah rekaat sholat fardhu, bacaan Alfatihah dalam sholat, rukun zakat dan sejenisnya. Contoh lain misalnya terpenuhinya rukun akad dalam jual beli, adanya penjual dan pembeli dalam jual beli, dan sejenisnya.

Dewasa ini, tak sedikit persoalan furu' yang dipersoalkan, bahkan menyebabkan munculnya judgement haram atas persoalan furu' tersebut, termasuk di antaranya adalah dalam urusan muamalah perbankan syariah.

Furu' dalam perbankan Islam

Berikut ini ada beberapa contoh persoalan furu' yang sejatinya tak perlu dipersoalkan di perbankan syariah.

Pertama, denda telat bayar. Hukum pengenaan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran adalah boleh. Sanksi ini disebut dengan ta'zir. Dalil level nash-nya pun jelas. Bisa disimak di Fatwa DSN MUI No. 17.

Namun, ada saja pihak yang menyatakan bahwa skema ini adalah haram. Pengenaan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran ini merupakan persoalan furu'. Selain itu, ada juga beda pendapat mengenai jenis sanksi dan pengalokasian dana sanksi.

Dengan demikian, mengenakan sanksi atau tidak, hukumnya boleh. Mengenakan sanksi atau tidak, maka tidak akan menyebabkan salah satunya bisa disebut lebih syar'i dibanding dengan yang lainnya. Mau mengenakan sanksi atau tidak, silahkan saja.

Kedua, murabahah menggunakan wakalah. Murabahah adalah akad jual beli tegaskan untung. Wakalah adalah kuasa atau perwakilan. Wakalah dalam Murabahah adalah pemberian kuasa beli untuk selanjutnya dilakukan Murabahah.

Wakalah ini juga persoalan furu'. Jadi, mau menggunakan wakalah atau tidak, silahkan saja. Jangan pula murabahah yang menggunakan wakalah, merasa lebih syar'i dibanding dengan murabahah tanpa wakalah.

Ketiga, nasabah pendanaan tidak diminta menanggung rugi. Dalam kongsi, salah satu transaksi yang terlarang adalah ketika pihak yang wajib menanggung rugi, ternyata tidak mau menanggung rugi.

Namun, ketika pengusaha rugi kok pengusaha tidak minta pemodal ikut menanggung rugi, ini juga persoalan furu'. Tidak usah diperdebatkan. Tidak usah heran jika nasabah Tabungan, Giro dan Deposito Syariah tidak diminta menanggung rugi oleh Bank Syariah.

Metode flat, anuitas 

Keempat, tentang metode flat, annuitas, efektif. Flat adalah perhitungan pokok dan marjin sama, dengan angsuran sama. Annuitas adalah penghitungan pokok bertambah, marjin berkurang, dengan angsuran yang sama. Efektif adalah penghitungan pokok bertambah, marjin berkurang, dengan angsuran menurun.

Metode Flat, Annuitas dan Efektif ini hanya merupakan cara pedagang menghitung marjin. Tak akan menambah kewajiban Nasabah. Oleh sebab itu, jika Bank Syariah menggunakan metode ini, tak usah diperdebatkan, asalkan tidak menambah jumlah hutang.

Kelima, penjaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Terkait jaminan modal dalam kongsi, yang dilarang kan cuma satu, yakni ketika pemodal minta pengusaha menjamin modal.

Namun, ketika ada pihak ketiga seperti LPS yang diminta menjamin modal, maka hal ini sangat wajar saja. Urusan jamin menjamin seperti yang diterapkan LPS ini juga merupakan urusan furu' yang tak perlu dipersoalkan, kecuali jika pemodal yang minta kepada pengusaha agar modalnya harus dijamin pengusaha.

Bonus pada wadiah

Keenam, bonus pada wadiah. Wadiah adalah akad titipan. Titipan kok dipake, maka ini boleh saja, asalkan pengguna titipan ini bisa menjamin dan mengembalikan dana titipan.

Kalau ada sesuatu yang diberikan kepada pemilik barang atau dana, ini juga halal, asalkan tidak dipersyaratkan di awal kontrak agar tidak terkena Riba.

Ingat bahwa Riba dalam pinjaman terjadi ketika ada pinjaman bersyarat aliran manfaat bagi si pemberi pinjaman. Bonus dalam wadiah tidak dipersyaratkan di awal, sehingga sah saja jika bonus diberikan. Malah dianjurkan oleh Rasulullah bahwa peminjam mengembalikan yang lebih baik (asalkan tidak menimbulkan conflict of interest).

Jadi, dalam skema tabungan atau giro wadiah, mau ada bonus atau tidak, atur aja. Mau ada bonus atau tidak, jangan disebut lebih syar'i atau tidak syar'i. Sama-sama sesuai Syariah.

Ketujuh, balik nama dari Developer ke Nasabah. Akta Jual Beli (AJB) pada KPR Syariah adalah antara Developer dengan Nasabah. Hal ini wajar saja, apalagi jika ada Wakalah atau Kuasa Beli dari Bank Syariah kepada Nasabah untuk beli rumah dari Developer.

Sejatinya, balik nama itu dari mana ke mana, itu teknis saja, itu sah saja menurut Syariah. Tinggal atur aja agar tidak ada yang dizhalimi terutama di sisi pembeli. Atur aja agar tidak melanggar hukum positif.

Sebagai ilustrasi, ketika saya yang beli rumah, saya yang mengajukan pembiayaan, saya yang dianalisis, kalau saya ingin agar rumah itu atas nama istri saya, ini juga sah-sah saja.

Dengan demikian, urusan balik nama pada KPR Syariah ini mau gimana teknisnya dan dari mana ke mana, tidak perlu diributkan.

Pengusaha sekaligus pemodal

Kedelapan, bank syariah itu pengusaha sekaligus pemodal. Ada yang mengkritik kok Bank Syariah itu sebagai pengusaha dalam status sebagai penerima dana modal dari nasabah tabungan, giro, deposito, namun otomatis berubah menjadi pemodal atau pemilik dana dalam produk pembiayaan.

Skema ini justru merupakan hal yang sangat wajar dalam bisnis. Ketika kita dapet modal dari orang lain kan otomatis dana itu bisa diakui milik kita misalnya untuk belanja misalnya barang modal. Ketika kita beli barang modal kan dana tersebut jadinya dana kita.

Jadi, tak perlu meributkan posisi Bank Syariah sebagai pengusaha sekaligus pemodal. Ini sah-sah saja.

Kesembilan, pencatatan barang sebagai aset. Pencatatan barang yang dimiliki Bank Syariah saat jual beli pada KPR Syariah sebelum dijual ke Nasabah, ini juga jadi persoalan menurut sebagian Ustadz. Padahal ini merupakan urusan furu', bukan rukun akad.

Jadi, barang milik Bank Syariah sebelum dijual ke Nasabah itu dicatat sebagai Aset atau tidak, itu suka-suka pihak Bank Syariah, urusan teknis, atur saja.

Kesepuluh, teknis pencairan dana DP dan pembiayaan. Pentransferan dana DP maupun pencairan Pembiayaan merupakan urusan teknis. Dana mau dicairkan ke Developer atau ke Nasabah, silahkan atur aja. Hal itu bukan merupakan persoalan ushul yang menyebabkan sah atau tidaknya akad. Bayar pake uang cash saja boleh kok.

Demikian sebagian persoalan furu' di perbankan syariah yang tidak perlu diperdebatkan. Wallahu a'lam

 

 

Oleh : Ahmad Ifham Sholihin


KOMENTAR

Login untuk komentar