Minggu, 19 Januari 2020
24 Jumada al-ula 1441 H
Home / Haji umrah / 10 Inovasi Kemenag dalam Penyelenggaran Haji 2020
FOTO I Dok. mercatornet.com
Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta ~ Kementerian Agama (Kemenag) mencanangkan sedikitnya 10 inovasi dalam penyelenggaraan haji tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas haji.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis menyampaikan, inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia.

Baca juga: Tanggapan MUI terkait Ide Siswa Madrasah Aliyah Wajib Pelajari Bahasa Mandarin

Pertama, kloter berbasis wilayah. Menurut Muhajirin, penyusunan pramanifes kloter 2020 akan dilakukan lebih awak untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan. Sebab, pembentukan regu dan rombongan dalam kloter akan berbasis wilayah.

Kedua, respon darurat di Armuzna. Ini sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah. Termasuk di dalamnya, SOP manajemen mitigasi saat ada bencana.

Ketiga, Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan. Kemenag akan mengefektifkan sistem pelayanan terpadu di tingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter. Pelayanan petugas juga akan terintegrasi dengan Siskohat.

Empat, layanan konsumsi selama di Makkah. Konsumsi jemaah akan diberikan secara penuh selama di Makkah. Kemenag akan tetap memberikan layanan konsumsi pada masa peak season (tiga hari sebelum dan dua hari setelah puncak haji). "Akan disediakan makanan siap saji," ujar Muhajirin, melansir sumber resmi Kemenag (8/1).

Lima, manasik sepanjang tahun. Ini dalam rangka menambah pengetahuan manasik haji jemaah. Selain itu akan dilakukan juga manasik jemaah lansia, uzur, dan sakit.

Enam, penyederhanaan proses visa. Mulai tahun ini, verifikasi dan visa request tidak terpusat, tapi bisa dilakukan di Kanwil. Dengan begitu paspor tidak perlu dikirim ke Kemenag pusat.

Tujuh, penomoran maktab. Tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina akan diberi nomor. "Basisnya adalah sistem zonasi pemondokan di Makkah," kata Muhajirin.

Delapan, penyusunan regulasi. Kemenag akan melakukan percepatan penyusunan regulasi teknis seiring terbitnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sembilan, pembayaran non-teller dan non-tunai. Sistem ini akan digunakan saat pelunasan haji dan penyediaan living cost (uang saku). "Nantinya, jemaah akan diberi kartu debit sekaligus menjadi kartu identitas jemaah dan sarana transaksi," tambahnya.

Sepuluh, perbaikan proses badal haji dan safari wukuf. Caranya, akan disusun prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kementerian Kesehatan. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo