Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | Dok. Pribadi
Di banding besaran APBN yang dialokasikan pemerintah untuk penanggulangan bencana, besaran kerugian yang diderita rakyat terdampak bencana jauh lebih besar. Lalu, bisakah dana zakat untuk korban bencana?

Oleh: Aisha Putrina Sari | Peneliti Pusat Kajian Strategis Baznas  

 

Hingga 5 November 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa telah terjadi 1244 kejadian bencana di Indonesia. Ancaman bencana yang terjadi di Indonesia bisa dilihat dari dua sisi yaitu dari faktor geologi maupun hidrometeorologi.

Dari sudut pandang geologi, lokasi Indonesia yang berada di antara tiga lempeng (Eurasia, Pasifik dan Hindia Australia) menyebabkan ancaman bencana berupa gempa bumi hingga tsunami.

Jika dilihat dari sudut pandang hidrometeorologi, meski Indonesia hanya mengalami dua musim namun ancaman bencana seperti banjir, longsor, dan puting beliung juga tetap harus diwaspadai.

Saat bencana terjadi akan terjadi kerusakan dan kerugian di berbagai aspek. Bencana dengan skala kecil mungkin hanya akan membuat masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya dalam jangka waktu yang singkat.

Namun ketika bencana terjadi dalam skala yang lebih besar, tidak hanya infrastruktur yang akan terdampak namun juga dapat menimbulkan korban luka-luka hingga korban jiwa.

Salah satu hal yang menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah dalam proses penanggulangan bencana adalah dengan memberikan bantuan agar masyarakat yang terdampak bisa melanjutkan hidup seperti semula. Bantuan yang diberikan bisa berasal dari daerah terdampak bencana ataupun dari pusat.

Berkaca dari dua kejadian bencana besar yang baru-baru ini terjadi, ternyata penanggulangan bencana tersebut memang akan sulit jika hanya mengandalkan dana dari daerah terdampak.

Untuk Lombok saja, BNPB mengestimasi kerusakan dan kerugian mencapai Rp12,15 triliun per 10 September 2018 lalu. Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok pada tahun 2017 hanya mencapai Rp 1,6 triliun (NTB dalam Angka, 2018).

Estimasi kerusakan dan kerugian pada bencana Sulawesi Tengah, bahkan lebih besar lagi mengingat di sana terjadi tiga bencana sekaligus: gempabumi, tsunami dan likuifaksi.

Menurut BNPB, estimasi per 27 Oktober 2018 angka kerugiannya mencapai Rp 18,48 triliun. PadahaL, PAD Sulawesi Tengah pada 2017 hanya mencapai Rp 939 milyar (Sulawesi Tengah dalam Angka, 2018).

Pemerintah pusat sangat mungkin membantu dengan mengucurkan dana yang memang telah dianggarkan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Pada tahun 2018, APBN menganggarkan Rp 4 triliun untuk penanggulangan bencana.

Namun, pemerintah pusat juga tentu harus mengalokasikan dana penanggulangan bencana tersebut untuk bencana-bencana lain di penghujung 2018 ini dan tidak berfokus pada bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah saja. Oleh karena itu, peranan dari pihak lain yang dapat membantu proses penanggulangan bencana tentu akan sangat dibutuhkan.

Bisakah masyarakat terdampak bencana diberi zakat?

Perintah zakat diberikan kepada seluruh umat muslim ketika harta mereka mencapai batas waktu tertentu (haul) dan ukuran tertentu (nishab). Setiap kategori harta memiliki haul dan nishab yang berbeda-beda. Zakat yang telah dikumpulkan tersebut akan diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (ashnaf).

Delapan ashnaf tersebut yaitu fakir, miskin, pengurus zakat (amil), orang yang masuk Islam (muallaf), hamba sahaya (riqab), orang yang memiliki hutang (gharimin), orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillaah) dan orang yang sedang di perjalanan dan terputus bekalnya (ibnu sabil). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60.

Pada saat terjadi bencana, masyarakat yang pada awalnya mungkin telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tiba-tiba menjadi tidak berdaya.

Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena gempa bumi yang meluluh lantakkan rumah maupun bangunan tempat mereka bekerja, ataupun karena likuifaksi yang telah merusakkan tanah-tanah sawah sehingga tidak mungkin ditanami lagi.

Tidak hanya karena kerusakan infrastruktur ataupun aset pribadi, seringkali masyarakat terdampak belum bisa memenuhi kebutuhan ekonominya karena trauma yang masih mereka alami.

Hampir dua bulan setelah kejadian bencana di Lombok, masyarakat di sana mengakui bahwa mereka masih ketakutan untuk beraktifitas seperti biasa. Kondisi trauma yang dialami masyarakat juga terjadi di daerah Sulawesi Tengah.  

Akibat penurunan kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, masyarakat terdampak akhirnya dapat dikelompokkan menjadi salah satu dari delapan ashnaf (Wahid dan Razak, 2018; Stirk, 2015). Klasifikasi ini menjadi penting karena dana zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang telah ditetapkan oleh Allaah. Klasifikasi tersebut adalah:

Pertama, Fakir, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya yang disebabkan karena hilangnya semua aset ekonomi mereka. Contohnya adalah warga terdampak bencana tsunami di Wani 2, Kabupaten Donggala.

Pada saat kejadian mereka hanya bisa menyelamatkan diri tanpa membawa harta benda. Akibatnya, selain hingga kini mereka masih harus bermukim di tempat-tempat lain, mereka juga kebingungan terkait pemenuhan nafkah karena semua aset mereka telah disapu bersih oleh air.

Kedua, Miskin, karena bisa jadi mereka sudah bisa bekerja namun tidak mencukupi. Contohnya saja yaitu masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi pariwisata Lombok. Meski para wisatawan sudah mulai masuk, tetapi terjadi penurunan pendapatan karena jumlah wisatawan yang masuk berkurang akibat rasa takut terjadi bencana susulan.

Ketiga, Gharimin, karena bisa jadi masyarakat terdampak bencana terpaksa harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masuknya masyarakat terdampak kepada salah satu klasifikasi di atas menyebabkan mereka dapat diberikan dana zakat oleh lembaga zakat.

Tetapi karena harta zakat hanya boleh disalurkan kepada daerah di mana harta tersebut berasal maka zakat yang diberikan hanya boleh berasal dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tempat bencana tersebut terjadi.

Selain zakat ada dana infak dan sedekah

Selain dari dana zakat, lembaga zakat juga dapat menyalurkan dana-dana infak dan sedekah yang telah ada ataupun membuka penggalangan dana khusus untuk daerah terdampak. Dana-dana tersebut dapat digunakan oleh lembaga zakat mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi bencana.

Pada fase tanggap darurat, lembaga zakat yang berada di dekat daerah bencana bisa langsung turun menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi korban bagi lembaga zakat yang memiliki divisi tanggap bencana.

Selain itu, kontribusi bantuan lainnya yaitu pemberian logistik (contohnya makanan dan pakaian), pembangunan tenda-tenda, sekolah darurat, masjid darurat, pasar darurat, kamar mandi darurat dan sebagainya.

Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, lembaga zakat dapat berkontribusi dengan pembangunan hunian-hunian sementara. Program-program pemberdayaan lembaga zakat yang telah ada juga dapat diterapkan untuk mendorong masyarakat terdampak agar dapat memperbaiki kehidupan mereka pascabencana.

Partisipasi lembaga zakat dalam proses penanggulangan bencana, selain dapat membantu dari sisi ekonomi juga dapat menjadi sarana pembentukan dan peningkatan nilai spiritual. Semoga dengan hal tersebut masyarakat yang terdampak akan dapat menjalani hidup dengan keimanan yang lebih baik pascabencana yang mereka hadapi. (*)

 

Oleh: Aisha Putrina Sari