Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumada al-ula 1440 H

Urgensi Dana Pensiun Syariah

Selasa, 18 Desember 2018 10:12
FOTO | Dok. Pribadi
Istilah dana pensiun tidak banyak dijelaskan secara spesifik pada penelitian-penelitian keislaman klasik. Namun, sejarah membuktikan program pensiun sebenarnya sudah dimulai pada masa kekhalifahan.
Oleh: Marhamah Muthohharoh | Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB.

 

Sejak 2010, Indonesia mulai mengalami pergeseran sebaran demografi antara penduduk berusia produktif dan non-produktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2020 hingga 2035 Indonesia akan menikmati apa yang disebut dengan bonus demografi, atau dalam istilah United Nations Population Fund (UNFPA) disebut dengan dividen demografi.

Ialah potensi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pergeseran struktur usia populasi di suatu negara, terutama ketika proporsi populasi usia kerja (working-age population, 15-64 tahun) lebih besar daripada proporsi populasi usia tidak bekerja (non-working-age population, <14 tahun dan >65 tahun).

Pada rentang waktu tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Namun, bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir setelah 2035 dan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) diperkirakan bertambah sebesar 19 persen hingga tahun 2045. Bertambahnya jumlah penduduk lansia tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia ke depan, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi agar pada 2045, penduduk lansia tersebut tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik dan sejahtera.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan program dana pensiun sejak saat ini sebagai bagian penting dari perencanaan keuangan masyarakat.

Urgensi Dana Pensiun alam Islam

Setiap manusia tentunya mengalami perkembangan jasmani mulai dari masa kanak-kanak, dewasa hingga menua sebelum akhirnya berpulang kembali kepada Sang Maha Pemilik. Hal tersebut diuraikan dalam Alquran surat Al-Mukmin ayat 67.

"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup) sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)". (QS.Al-Mukmin:67)

Dalam Alquran, fase lanjut usia disebutkan dalam beberapa istilah, di antaranya al-kibar (QS. Ali 'Imran: 40, Ibrahim: 39, Al-Hijr: 54), asy-syuyukh (asy-syaikh) (QS. Hud: 72, Yusuf: 78, Al-Qasas: 23), al-ajuz (QS. Asy-Syu'ara: 171, Ash-Shaffat: 135, dan Adz-Dzariyat: 29), dan tala/arzal al-umur (QS. Al-Hajj: 5, Al-Anbiyaa: 44, Al-Qasas: 45) (Mutaqin, 2017).

Allah SWT juga menyebutkan bagaimana kondisi manusia saat mencapai usia tua yang serba mengalami penurunan kekuatan dan fungsi bagian-bagian tubuh, terutama terkait kekuatan fisik, yang kemudian berpengaruh pada menurunnya produktivitas dan kemampuan. Sebagaimana diwahyukan dalam Alquran surat Ar-ruum ayat 54.

"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (QS.Ar-rum:54). 

Ibn Katsir dalam kitabnya menjelaskan tafsir ayat ini, “Kemudian ia keluar dari rahim ibunya, lemah, kurus, dan tak berdaya. Kemudian ia tumbuh sedikit demi sedikit sampai ia menjadi seorang anak, lalu ia mencapai usia baligh, dan setelahnya menjadi seorang pemuda, yang merupakan kekuatan setelah kelemahan. Kemudian ia mulai menjadi tua, mencapai usia paruh baya, lantas menjadi tua dan uzur, kelemahan setelah kekuatan, maka ia kehilangan ketetapan hati, tenaga untuk bergerak, serta kemampuan berperang, rambutnya menjadi kelabu dan sifat-sifatnya, lahir dan batin, mulai berubah.”

Keadaan lemah itu ditandai dengan penglihatan mulai samar, pendengaran yang mulai kabur, ingatan yang mulai lemah, kulit yang menjadi keriput, badan yang tak lagi tegap, langkah yang kian lambat, dan sebagainya. Kesemua hal tersebut adalah sunnatullah yang terjadi pada siapapun yang beranjak menua.

Di ayat lain Allah SWT mewahyukan tentang masa tua yang tidak lagi memiliki nilai, "Dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya.” (QS.Al-Hajj:5)

Allah SWT menyebut masa tua dalam ayat tersebut dengan ( أَرْذَلِالْعُمُرِ ) yang secara bahasa berarti ‘masa yang tidak bernilai’ disebabkan manusia tidak lagi mengetahui sesuatu yang telah diketahuinya atau yang dalam dunia kedokteran merupakan bagian dari kondisi yang disebut dengan demensia (pikun).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang fase lanjut usia atau masa tua sebagai masa-masa yang lemah atau rentan. Oleh karena itu, menyiapkan masa tua menjadi penting. Salah satu hal yang memungkinkan dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan dana pensiun masa tua sejak dini.

Praktik Dana Pensiun pada masa Khulafaur Rasyidin

Istilah dana pensiun memang tidak banyak dijelaskan secara spesifik pada penelitian-penelitian keislaman klasik. Akan tetapi, sejarah membuktikan bahwa program pensiun sebenarnya sudah dimulai pada masa ke-khalifah-an (Manjoo, 2012).

Konsep dana pensiun modern menurut Manjoo (2012) terkait dengan konsep ‘ata (rezeki) atau wadzifa (upah tetap/gaji). Sistem dana pensiun yang mirip dengan program pensiun modern muncul pada masa khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, Umar bin Khattab mendirikan baitul maal yang merupakan tempat untuk mengelola keuangan negara.

Beberapa sumber penerimaan negara berasal dari, antara lain pungutan pajak dari beberapa wilayah, rampasan perang, serta penerimaan lain akibat ekspansi wilayah yang dilakukan pemerintahan Islam saat itu.

Dengan berlimpahnya penerimaan negara pada saat itu, beberapa bagiannya dialokasikan dalam bentuk tunjangan regular, baik tahunan maupun bulanan kepada beberapa, di antaranya yatim piatu, para istri Nabi Muhammad dan juga para prajurit veteran.

Pemberian tunjangan tersebut terus berlanjut dan dikembangkan oleh khalifah-khalifah selanjutnya, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Selain itu, penerima pensiun diperluas, bukan hanya dari kalangan veteran prajurit saja. Dana pensiun yang diberikan juga bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pakaian juga diberikan sebagai santunan.

Pengembangan yang dilakukan meliputi diberlakukannya sistem desentralisasi yang memberikan hak bagi gubernur untuk membuat skema pensiun sendiri. Desentralisasi program pensiun menyebabkan kebijakan program pensiun berbeda-beda di setiap wilayah(Manjoo, 2012).

Dana Pensiun Syariah

Berbagai isu terkait aspek syariah dari dana pensiun menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Masalah yang sering diperdebatkan adalah pengelolaan dana pensiun yang melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir.

Hal tersebut menjadi keresahan tersendiri bagi mereka yang ingin mendapatkan pilihan pengelolaan dana pensiunnya secara syariah, terutama di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar.

Dana pensiun diharapkan dapat dikelola dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan aman tetapi tetap dapat memberikan return yang cukup menguntungkan.

Hal tersebut kemudian mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan itu melengkapi fatwa dari DSN-MUI No. 88 Tahun 2013 yang lebih dahulu keluar tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 99 Tahun 2015 tentang Anuitas Syariah bagi Program Pensiun. (*)

Daftar Pustaka

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2015). Fatwa Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

Manjoo, F. A. (2012). The UK Legal Reforms on Pension and the Opportunity for Islamic Pension Funds. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 3 Iss 1, pp. 39–56.

Mutaqin, J.Z. (2017). Lansia Dalam Al-Qur’an Kajian Term (Tafsir Asy-Syaikh, Al-Kibar, Al-Ajuz, Ardzal Al-Umur). [Skripsi] Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Oleh: Marhamah Muthohharoh