Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO I Dok. Amanahland,com
Tren bisnis ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, di sisi lain juga adanya demand dari masyarakat sendiri untuk mengajukan KPR syariah ke lembaga nonbank seperti koperasi syariah.

http://achihartoyo.com/Saat ini, tren bisnis KPR syariah nonbank di Indonesia sedang berkembang. Bisnis properti perumahan syariah nonbank menjadi salah satu usaha sekaligus investasi yang paling banyak diminati. Sebagian besar pengusaha menganggap bahwa bisnis di bidang properti perumahan seperti ini memiliki pangsa pasar yang luas, minim resiko dan cenderung meningkat nilai pertahunnya.

Apa itu rumah syariah atau KPR syariah nonbank? Pada umumnya, konsumen di Indonesia yang ingin membeli rumah maupun apartemen, bisa menggunakan jasa perbankan dengan menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah alias KPR atau KTA. Baik dengan menggunakan jasa perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

KPR syariah nonbank sendiri berarti skema KPR tanpa melibatkan jasa pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan (LK) lainnya. Transaksi dilakukan oleh dua pihak yakni antara developer dengan pembeli secara langsung.

Sebaliknya, jika menggunakan konsep konvensional gambar skemanya kurang lebih seperti ini: Pembeli memesan ke Developer dengan membayar sejumlah uang muka atau DP, lalu sisa utang atau biasa disebut plafon diteruskan oleh Bank dengan Pembeli.

Magnet Baru bagi Pelaku Usaha Properti

Banyaknya contoh developer yang berhasil mengembangkan bisnis ini menjadikannya magnet penarik perhatian para pelaku usaha lain untuk menggeluti bidang ini.

Beberapa kota besar di Indonesia sudah banyak yang mengembangkan bisnis KPR syariah di antaranya Jakarta, Banten, Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang.  Tidak hanya di sekitar daerah penyangga ibukota, bisnis properti syariah nonbank juga merambah daerah seperti Pekalongan, Malang dan Batu.

Sebenarnya apa saja ruang lingkup yang membuat bisnis ini dikategorikan sebagai properti syariah? Dilansir dari laman rumasaria.com setidaknya ada 3 syarat yang membuat bisnis properti dikategorikan properti syariah yaitu

  • Input

Akad-akad yang terkategori INPUT meliputi faktor-faktor produksi suatu bisnis. Misalnya tentang permodalan, tentang bentuk badan usaha, tentang kontrak tenaga kerja dsb. Jika terkait dengan bisnis properti, maka pebisnisnya (developer) wajib mengetahui hukum syariah seputar urusan tersebut. Misalnya:
A. Badan Usahanya: setiap pelaku bisnis properti KPRS nonbank wajib memahami fiqh syirkah.

B. Permodalannya: pelaku bisnis properti KPRS wajib memahami riqh riba, fiqh syirkah.
C. Lahan atau Tanahnya: wajib memahami ahkamul aradhi, fiqh jual beli.
D. Tenaga Kerjanya: mulai dari tenaga pemasar hingga pemilikn wajib memahami fiqh ijarah

  • Proses

Akad-akad yang menyangkut PROSES, misalnya tentang teknologi dan manajemen yang digunakan, barang atau jasa yang diproduksi, proses pemasaran dan promosinya dan sebagainya. Jika terkait dengan bisnis properti, maka pebisnisnya (developer) wajib mengetahui hukum syariah seputar urusan tersebut. Misalnya:
A. Legal Perijinannya: wajib memahami fiqh Ijarah, hukum risywah (suap), fiqh samsarah (pemakelaran).
B. Teknologi dan Manajemennya: wajib memahami hukum-hukum tentang teknologi dan manajemen.
C. Konstruksi dan Pembangunannya: wajib memahami fiqh Ijarah dan kontrak jasa.
D. Pemasarannya: wajib memahami hukum seputar iklan, fiqh makelar, fiqh bonus, fiqh hadiah, fiqh jual beli (tunai, kredit atau pesanan), fiqh agunan dan sebagainya.

  • Output

Akad-akad yang menyangkut OUTPUT bisnis diantaranya seputar profit. Misalnya mekanisme bagi hasilnya, fiqh ijarah (gaji atau upah), fiqh zakat dan sedekah. Jika terkait dengan bisnis properti, maka pebisnisnya (developer) wajib mengetahui hukum syariah seputar urusan tersebut. Misalnya:
A. Tentang Bagi Hasilnya: wajib mengetahui fiqh bagi hasil atau syirkah.
B. Tentang Ujrah atau Upahnya: wajib memahami fiqh ijarah
C. Tentang Konsekuensi Kepemilikan Harta: wajib memahami fiqh zakat dan fiqh sedekah.

Tiga syarat di atas merupakan parameter suatu bisnis properti apakah layak dikategorikan sebagai bisnis syariah atau bukan. Jika pemilik bisnis ingin bergerak di bidang properti syariah, maka semua syarat akad-akad mulai dari input, proses hingga output-nya harus mematuhi tiga aspek tersebut.

Lalu, faktor apa saja yang membuat bisnis properti syariah ini berkembang? Pengamat ekonomi syariah Hendri Tanjung mengungkapkan kepada Sharianews, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan tren bisnis properti KPR syariah  nonbank terus berkembang yaitu kemudahan transaksi, adanya sejumlah koperasi syariah yang memberikan pembiayaan KPR ini tanpa down payment (DP), serta faktor psikologis masyarakat yang merasa nyaman dengan lembaga nonbank karena adanya kedekatan emosional.

Tren bisnis ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, di sisi lain juga adanya demand dari masyarakat sendiri untuk mengajukan KPR syariah ke lembaga nonbank seperti koperasi syariah. (*)

 

 

Achi Hartoyo