Sabtu, 19 Januari 2019
13 Jumada al-ula 1440 H
FOTO | Dok. romy.sharianews.com
Investasi BPKH di Arab Saudi dalam bentuk hotel dan transportasi bertujuan memberikan kemudahan dan fasilitas akomodasi yang nyaman bagi para jamaah haji dan umrah.

Sharianews.com, Jakarta ~ Untuk meningkatkan layanan pelaksanaan haji dan umrah Badan Pengelola Keuangan Haji  (BPKH) Republik Indonesia berencana menginvestasikan dana kelolaan haji untuk membangun hotel dan pengadaan transportasi di Arab Saudi.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Haji dan Umrah Anggito Abimanyu dalam kesempatan Rapat Kerja (Raker) BPKH pertama sejak kelahirannya pada bulan Juni tahun 2017, yang digelar di Kementerian Agama, Jakarta Selasa (12/12/18).

Lebih lanjut Aggito Abimanyu mengatakan investasi yang dilakukan oleh BPKH di Arab Saudi dalam bentuk hotel dan transportasi bertujuan untuk memberikan kemudahan dan fasilitas akomodasi yang nyaman bagi para jamaah haji dan umrah.

"Rencananya kita akan membangun atau investasi hotel yang dekat dengan Mekah,  yang bisa juga digunakan untuk jamaah umrah. Tempatnya sudah ada, namun kita sedang hitung kembali," ujarnya di kantor Kemenag, Jakarta.

Selain itu, dalam Raker BPKH yang digelar hari ini, Anggito menuturkan telah  menyimpulkan beberapa poin penting. Antara lain pertama, BPKH sudah menyusun rencana strategis investasi yang akan mulai dilaksanakan tahun depan, seperti membangun perhotelan, transportasi, dan perbaikan layanan katering dengan menggandeng Islamic Development Bank (IsDB).

Kedua, BPKH akan terus meningkatkan tata kelola,  terutama prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kelolaan, termasuk memenuhi parameter anti korupsi. Karena itu, BPKH juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tata kelola dana kelolaannya.

Selain itu,  sebagai langkah konkrit terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,  BPKH juga berkomitmen dan memastikan menjadi salah satu lembaga yang menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk semua pegawai.

Ketiga, BPKH telah meraih ISO 9001:2015 untuk penempatan dana dan investasi di surat berharga. Untuk itu prinsip kehati-hatian menjadi nilai penting dan menjadi pegangan dalam menyalurkan dana kelolaannya.

Keempat, untuk program kemaslahatan umat, BPKH telah memberikan bantuan untuk gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, Sulawesi Tengah, yang bertujuan untuk membantu proses rehabilitasi NTB dan pemberian ambulan untuk masjid Istiqlal dan asrama haji.

Sementara terkait dengan usulan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019 menggunakan mata uang dolar AS, Anggito menyatakan pihaknya akan mendukung kebijakan Menag, karena menurutnya kebijakan tersebut tidak termasuk memberatkan, meskipun harga dolar selalu berubah atau fluktuatif.

“Memang agak ribet secara administrasi, tetapi itu lebih bagus bagi Kementrian dan BPKH, karena realisasi pembayaran disesuaikan dengan nilai kurs yang sedang berlaku,”ujar Anggito.(*)

 

Reporter: Romy Syawaludin Editor: Ahmad Kholil