Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | Dok. unsplash.com
Edukasi dan penyadaran  terkait dengan apa dan bagaimana koperasi ini, sangat penting jika melihat realitas industri koperasi saat ini.

Edukasi dan penyadaran  terkait dengan apa dan bagaimana koperasi ini, sangat penting jika melihat realitas industri koperasi saat ini. 

Shrianews.com, Jakarta. Sengitnya persaingan di sektor perbankan dan pembiayaan, baik antar bank konvensional dan mapun syariah atau antar sesamanya, membuat semua jenis koperasi seolah berada di ujung tanduk, terlebih koperasi syariah. Pelaku industri koperasi dinilai wajib berbenah agar usaha di sektor koperasi ini bisa tetap bersaing dan terus tumbuh.

Analis keuangan mikro yang sekaligus Direktur Utama Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), Arisson menjelaskan, ada tiga solusi yang harus diupayakan oleh pemerintah dan para pelaku industri pembiayaan seperti koperasi, khususnya syariah.

Pertama, pemerintah maupun stakeholder yang terkait, mau tidak mau, wajib membuat kebijakan regulasi khusus mengenai koperasi syariah.

“Kalau (regulasi) koperasi secara menyeluruh ada. Sebagaimana kita maklumi, selama ini undang-undang yang mengaturnya merujuk ke peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Keputusan Menteri Kementerian Koperasi. Kalau pun ada di dua peraturan itu, hanya terselip di aturan turunannya. Tetapi yang benar-benar khusus mengatur koperasi syariah belum ada,”urainya kepada Sharianews.com (30/7/2018).

Kedua, Arisson melanjutkan, baik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sekaligus dinas yang terkait, juga harus melakukan upaya pengawasan lebih ketat. Misalnya mengaudit, mendata, dan semacamnya. "Ini adalah cara agar kondisi koperasi syariah tetap sehat, baik dari sisi modal maupun pendapatan."

Ketiga, perlu menggiatkan kerja sama antara industri koperasi syariah dan lembaga pemerintahan yang terkait dengan keuangan atau pembiayaan, seperti perbankan syariah, Badan Layananan Umum (BLU), dan sebagainya. Sebab, koperasi merupakan kepanjangan tangan (outreach) dari perbankan kepada masyarakat.

“Peraturan bantuan dana memang sudah ada. Kerja samanya juga sudah, ada undang-undangnya pula, tetapi implementasinya masih kurang intensif. Sebagai contoh, ketika pemerintah memberikan dana bantuan lewat BLU sebesar 4 persen, koperasi hanya diberikan 20 sampai 22 persennya saja,” imbuhnya.

Solusi lainnya, ia menambahkan, harus ada upaya edukasi dan penyadaran terkait apa dan bagaimana koperasi itu mesti dijalankan kepada segenap pelaku industri koperasi secara umum, khususnya koperasi syariah, melalui pembinaan secara berkala.

“Baik pembinaan ini dilakukan langsung oleh pemangku kepentingan, maupun akademisi yang menggeluti bidang ini. Ini perlu dilakukan supaya pendirian koperasi tidak diselewengkan,” terangnya.

Hambatan dan Tantangannya ke depan

Masih menurut Arisson, edukasi dan penyadaran  terkait dengan apa dan bagaimana koperasi ini, sangat penting jika melihat realitas industri koperasi saat ini. 

Bagaimana pun, hambatan serius harus ditangani secepatnya. Arisson juga menyoroti, timpangnya perlakuan pemerintah terkait peraturan pengawasan dan penjaminan terhadap industri koperasi secara umum di banding terhadap sektor perbankan.

“Bayangkan, dunia perbankan punya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan industri koperasi ketika terjadi penyimpangan,  dalam prakteknya pemerintah hanya menangkap pemiliknya menggunakan pasal pencucian uang. Sementara dana nasabah entah ke mana. Tidak dijamin. Ini karena sektor koperasi kita belum punya lembaga pengawas seperti halnya perbankan,” ujarnya.

Hambatan lain sekaligus bisa menjadi tantangan, ialah terlalu mudahnya proses perizinan mendirikan koperasi kepada pelaku usaha dari pada perbankan, tanpa memberikan ketentuan pengalaman tertentu, menjadikan koperasi dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan.

Indikasi dari penyimpangan koperasi sebagai akibat mudahnya proses perizinan, ia menambahkan, adalah jumlah data koperasi yang tidak aktif di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Mei 2017 mencapai 56.289 ribu.

Sedangkan jumlah yang aktif tapi tidak melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga mencapai angkat 147.485 ribu koperasi.

“Bayangkan, tanpa kualitas pengalaman tertentu, semua orang bisa mendirikan koperasi dengan seenaknya. Bahkan, hanya dengan uang Rp 15 juta untuk jenis koperasi simpan pinjam, siapapun bisa mendirikannya,” tegasnya. (*)

 

Reporter : Emha S Asror Editor : Ahmad Kholil