Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
Foto| Dok Anadolu Agency
Pemerintah dan pelaku industri terlihat masih ragu-ragu dan setengah hati untuk mengembangkan industri halal. Bahkan isu halal bagi sebagian pengusaha masih dipandang sebagai ancaman, belum dipandang sebagai peluang untuk bisa memperkuat perekonomian.

Sharianews.com, Jakarta ~ Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Ahmad Akbar Susamto mengatakan salah satu kunci pengembangan industri halal adalah komitmen pemerintah.  

Saat ini, pemerintah memang sedang melaksanakan program penguaran industri halal seperti pembukaan bank wakaf, kawasan industri namun belum cukup.

“Pada prinsipnya, Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun, sayang, potensi besar itu belum tergarap dengan baik,” ujar Ahmad.

Pemerintah dan pelaku industri terlihat masih ragu-ragu dan setengah hati untuk mengembangkan industri halal. Bahkan isu halal bagi sebagian pengusaha masih dipandang sebagai ancaman, belum dipandang sebagai peluang untuk bisa memperkuat perekonomian.

“Kewajiban label halal (dalam UU Jaminan Produk Halal) dianggap memunculkan biaya tambahan. Mulai dari persiapan sertifikasi sampai penjaminan mutu internal pasca-sertifikasi,” ujar dia.

“Mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Misalnya, pelaku usaha pada industri farmasi.”

Menurut Ahmad, harus jujur dikatakan bahwa pemerintah juga setengah hati terhadap bisnis halal yang ditunjukkan dengan lambatnya pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Ahmad, tanpa PP tersebut maka pengembangan industri halal tak akan maksimal. Serba setengah-setengah karena memang regulasinya tidak jelas.

Kabarnya, kata Ahmad salah satu yang paling lambat merespons persiapan PP UU JPH adalah kementerian Kesehatan karena terkait dengan kepentingan pelaku usaha farmasi.

Kareka itu, pemerintah dan stake holder lain harus terus meyakinkan bahwa industri halal ini akan menguntungkan di masa depan. Bahkan, pelaku usaha yang tidak segera bersiap akan tertinggal oleh pemain lain di pasar.

Pemerintah juga harus meyakini bahwa industri halal justru akan menguntungkan karena merupakan non-tariff barrier bagi produk-produk luar.

“Ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali industri Indonesia yang belakangan ini justru semakin kecil kontribusinya dalam perekonomian nasional,” ujar dia.

 

nazarudin