Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
-
Selain regulasi, faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan kinerja KPPS juga menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan koperasi syariah.

Selain regulasi, faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan kinerja KPPS juga menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan koperasi syariah.

Sharianews.com, Jakarta. Berdasar pada hasil laporan Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah oleh Bank Indonesia (BI) tahun 2017, faktor agama seharusnya bisa mendongkrak pertumbuhan koperasi secara keseluruhan, baik konvensional, dan khususnya syariah.

Meski begitu, nyatanya perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) dan khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dinilai banyak pihak masih akan mengalami perlambatan oleh banyak masalah hingga ke depannya, terlebih di tahun 2018.

Hal itu diperkuat dengan data bulanan tahun 2017 yang dirilis dari Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), pendapatan total dari seluruh anggota Inkopsyah yang berjumlah 498 koperasi syariah dan tersebar di 27 propinsi mengalami penurunan.

Tercatat, pendapatan total dari seluruh anggota koperasi Inkopsyah di tahun 2017 itu sebesar Rp 25,175 miliar. Menurun dari Rp 31,166 miliar pada tahun 2016, turun sekitar 19,22 persen. Penyusutan juga terjadi jika pendapatan tahun 2015 yang mencapai Rp 40,478 miliar dibanding dengan perolehan 2016. Anjlok kira-kira 21,8 persen.

“Sedangkan potensinya di tahun ini kira-kira hanya mencapai 5 persen saja yang tercatat di Inkopsyah saja,” papar pengamat keuangan mikro syariah, Arisson, kepada Sharianews.com, Senin (30/7).

Tumpang Tindih Regulasi

Disebutkan dari laporan data bulanan Inkopsyah itu bahwa turunnya pendapatan disebabkan oleh dua hal. Pertama, diakibatkan oleh minimnya pendanaan (funding) baik dari donatur maupun dari para anggota koperasi. Penyebab kedua ialah karena adanya penunggakan pembayaran kewajiban oleh para anggota yang terlibat.

Sedangkan alasan lainnya, menurut Arisson, merosotnya pendapatan ini lebih dikarenakan faktor regulasi yang masih tumpang tindih di antara lembaga atau institusi pemerintahan.

“Kalau turunnya pendapatan di perbankan syariah, kan, karena kesulitan modal dan sumber daya manusianya. Kalau di koperasi syariah berbeda. Ya, regulasi itu. Karena uang kecil saja (koperasi syariah) bisa berdiri, SDM siapa saja bisa muncul kapan saja. Gitu,” tambahnya.

Belum jelas dan lengkapnya landasan hukum yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan koperasi syariah ini juga diakui oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Dewi Masyithoh pada tahun 2014.

Berdasar penelitiannya itu, ia menyimpulkan bahwa sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), status kelembagaan badan hukum KPPS menjadi suatu permasalahan tersendiri yang memperumit serta membebaninya.

Sebab, masih menurut penelitian ini, sampai saat ini KPPS masih diawasi juga oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lewat Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

“Bahkan sekitar tujuh kementerian yang berebut mengenai koperasi. Sekarang siapa yang bertanggung jawab mengendalikan pertumbuhan koperasi dan sebagainya kalau sebanyak itu,” Arisson menambahkan.

Sementara itu, Arisson melanjutkan, pemerintah melalui regulasinya seharusnya merasa bahwa koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

“Terkait regulasi yang belum jelas, sudah 50 ribu koperasi yang dibubarkan, kata kementerian koperasi. Semangat Bung Hatta hilang”, urainya.

Masih Rendahnya Literasi

“Selain regulasi, faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan kinerja KPPS juga menjadi penyebab,” imbuhnya Arisson.

Sejalan dengan penjelasan Direktur Utama Inkopsyah ini, sebagaimana laporan OJK dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, indeks literasi keuangan masyarakat mengenai sektor jasa keuangan pada perusahaan pembiayaan seperti KPPS masih sangat rendah.

Yakni, 72,10 persen tidak terliterasi sama sekali tentang perusahaan pembiayaan, dan 17,89 persennya cukup terliterasi. Sedangkan yang kurang terliterasi 0,21 persen, sementara masyarakat yang sudah terliterasi dengan baiknya hanya 9,80 persen.

Dari literasi yang buruk, tegas Arisson, banyak pemilik koperasi terlebih di pedesaan tidak memahami dengan benar prinsip koperasi itu sendiri. Sehingga, menurutnya, banyak penyimpangan koperasi dalam prakteknya.

“Banyak dana nasabah yang sudah dikumpulkan hilang begitu saja, karena banyak pemilik koperasi hanya memahaminya sebagai empunya saja, tidak merasa sebagai pengguna juga. Sebenarnya, kan, prinsip koperasi itu milik bersama,” pungkasnya.

 

Reporter : Emha S. Asror Editor : Ahmad Kholil