Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO I Dok. Anadolu Agency
Jika industri halal Indonesia tidak disiapkan dengan baik maka akan gagap dan tidak bisa mengambil bagian dalam rantai industri halal global.

Sharianews.com, Jakarta ~Pengusaha yakin implementasi UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak akan menghambat perkembangan dunia usaha, terutama makanan minuman serta farmasi.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) Mohammad Bawazeer mengatakan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk barang dan jasa di Indonesia malah membantu daya saing industri dalam negeri di tengah perkembangan industri halal global.

Malah, jika industri halal Indonesia tidak disiapkan dengan baik maka akan gagap dan tidak bisa mengambil bagian dalam rantai industri halal global.

“Nilainya bisnis halal secara global kini sudah USD4 miliar. Kita ambil 10 persen saja sudah besar itu,” ujar dia saat dihubungi Sharianews.com.

Prinsip UU JPH ini kata Bawazeer adalah semua produk barang dan jasa harus mengantongi sertifikasi halal. Sementara produk non-halal harus mendeklarasikan dirinya.

Pengusaha juga tidak perlu khawatir kesulitan memeroleh sertifikasi halal. Karena UU JPH ini mengubah sistem sertifikasi yang sebelumnya terpusat di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi terdesentrasliasi oleh lembaga penjamin halal lain yang disahkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Ini positif, akan ada ratusan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi pengusaha dari Makasar tidak perlu ke Jakarta untuk mendapat sertifikat halal, cukup di kota asal. Apalagi bisa dilakukan secara online,” ujar dia.

Demikian juga soal biaya sertifikasi, Kadin akan mengawal agar prosesnya mudah dan murah, terutama untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Menurut dia, ada beberapa opsi yang sudah disampaikan ke pemerintah untuk melindungi mereka, termasuk memberikan keringanan biaya sertifikasi.

“Dalam ketentuan ada keringanan biaya hingga 90 persen. Jadi pelaku UMKM bisa membayar hanya 10 persen dari seluruh biaya sertifikasi,” ujar dia.

Potensi bisnis halal menurut Bawazeer bahkan sudah dilirik oleh negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Belanda dan Australia yang masing-masing sudah mempunyai kawasan industri halal.

“Jika tidak ada potensi bisnis yang besar besar, negara-negara itu tidak akan melirik industri halal,”  ujar dia.

nazarudin