Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | dok.arif.sharianews.com
LPPOM MUI sudah melaksanakan tugasnya selama 30 tahun dan itu tidak bisa diragukan lagi karena sudah mendapatkan ISO 17065.

Sharianews.com, Jakarta. Undang-undang sertifikasi halal No 33 Tahun 2014 sudah disahkan, namun hingga hari ini turunannya berbentuk Peraturan Presiden belum juga ada. Terkait hal tersebut, direktur LPPOM MUI, Oesmana Gunawan memberikan penjelasan kepada sharianews.com.

"Kesiapan kita dilihat dari kacamata mana yah, pertama UU produk jaminan halal bisa ditanyakan ke sana, tetapi yang jelas LPPOM MUI sudah melaksanakan tugasnya selama 30 tahun dan itu tidak bisa diragukan lagi karena sudah mendapatkan ISO 17065, lembaga kita sudah dapat sertifikasi halal bahkan labnya sudah terakreditasi,"ujarnya, Jumat (30/11/2018).

Terkait dengan semakin pendeknya waktu yang ditentukan dalam permberlakuan UU No. 33 Tahun 2014, yang mewajibkan bagi setiap produk yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia mencantumkan label halal, Oesmana mengatakan, tahun 2018 memang sudah akan berakhir, sehingga jika nantinya seluruh produk di Indonesia diwajibkan mendapat sertifikasi halal, maka itu membutuhkan  effort yang ekstra.

"Untuk persiapan itu ada tahap-tahapnya karena untuk sertifikasi halal perlu tenaga yang profesional, perlu adanya pelatihan, perlu dikasih bekal, perlu juklak dan seterusnya," imbuhnya.

Namun demikian, diakuinya meski masih adanya polemik, mengenai turunan UU sertifikasi halal, LPPOM MUI tidak terpengaruh dengan polemik yang ada. "Sampai hari ini kita masih melakukan sertifikasi halal sesuai standart operating procedure (SOP) yang telah diemban selama ini,"ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bagi para UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, maka langkah prosedurnya sebagai berikut, pertama cari bahan-bahan (materials) yang ada di logo MUI, kemudian didaftarkan ke LPPOM MUI, bagaimana produksinya. Lalu jika sudah siap semua, baru dilakukan audit terhadap produk yang diajukan.

"Audit itu dilakukan untuk mengecek di lapangan apa yang dia tulis bener gak sih, kalau dilapangan sudah sesuai berarti akan dilanjutkan kepada komisi fatwa. Nah, yang menetapkan halal atau tidaknya itu majelis ulama indonesia,"ujarnya menutup pembicaraan. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil