Rabu, 19 Desember 2018
11 Rabi‘ at-akhir 1440 H
-
Tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pegadaian syariah masih rendah. Banyak keunggulan pegadaian syariah dengan beragam tawaran dan program menarik.

Tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pegadaian syariah masih rendah. Banyak keunggulan pegadaian syariah dengan beragam tawaran dan program menarik.

Sharianews.com, Jakarta. Tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap asuransi masih rendah. Dalam survei nasional literasi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (2013) kepada 8.000 orang dari 20 provinsi terkait tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, hanya 14,85 persen yang terliterasi dengan baik tentang pegadaian.

Adapun yang cukup terliterasi sekitar 38,89 persen. Yang kurang terliterasi sejumlah 0,83 persen. Sisanya, tidak terliterasi sebesar 45,44 persen.

Survei ini belum menjamah literasi pegadaian syariah. Bisa jadi tingkat literasi masyarakat terkait pegadaian syariah akan lebih rendah dari angka itu di negara dengan mayoritas Muslim ini. Karena itu, sejak Juli lalu, Majelis Ulama bekerjasama dengan Pegadaian terus gencar melakukan literasi keuangan syariah.

Apa itu pegadaian syariah? Apa bedanya dengan pegadaian konvensional? Apa saja jenis dan produk pegadaian syariah?

Menurut pengamat keuangan syariah yang lama menggeluti pegadaian syariah, Ahmad Ifham Sholihin, sistem pendapatan pegadaian konvensional atas dasar bunga. Bebeda dengan pegadaian syariah yang didasarkan pada upah (ujrah/fee), jasa pemeliharaan (mu'nah) atau atas dasar lain dengan kesepakatan dan sesuai prinsip syariah.  

“Pegadaian konvensional mengandung unsur riba dengan mengambil bunga atas jasa pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman. Setiap manfaat atau kelebihan yang diambil oleh kreditor (pihak yang meminjamkan uang) atas jasa pinjamannya termasuk kategori riba. Pinjaman berbunga dilarang syariah,” ulasnya kepada Sharianews.com.

Berbeda dengan konvensional, pegadaian syariah, tambahnya, mendapatkan fee atas jasa penyimpanan barang gadai. Besaran fee didasarkan pada beban penyimpanan, pemeliharaan, dan kemungkinan risiko, bukan pada pokok pinjaman.

“Fee yang didapatkan pegadaian syariah dianggap sah dan sesuai syariah. Barang itu tetap milik nasabah. Pegadaian syariah bertanggungjawab untuk menyimpan dan menjaganya selama barang itu digadai. Pegadaian syariah berhak atas fee dari jasa penyimpanan barang gadai itu,” papar penulis Buku Pintar Ekonomi Syariah (2010) ini.

Hal ini, katanya, sesuai dengan sabda Rasulullah: "Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai) dan ia adalah milik orang yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan kerugiannya" (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).

Dalam bahasa Arab, urainya, gadai disebut ar-rahn, yang berarti menahan (al-habsu). Dalam pandangan syariah Islam, ar-rahn ialah menjadikan barang atau harta yang berwujud konkrit (al-'ain) dan memiliki nilai (mutaqawwam) sebagai jaminan (watsiiqah) utang.

Ar-rahn berbeda dengan jaminan (kafalah), karena penjaminan (at-tawatstsuq) di dalam kafalah adalah dengan tanggungan pihak yang menjamin (kafiil), bukan dengan harta konkrit yang dipegang oleh pihak yang berpiutang (ad-da'in).

Ifham menambahkan, dalil atau landasan syariah ar-rahn ini bisa ditemukan dalam Al-Quran, hadits, dan ijma' ulama.

Dalam Surah Al-Baqarah (2), Ayat 283, Allah berfirman: " ... dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)."  

Terkait ini, Rasulullah bersabda: “Bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju perangnya.”

“Melalui dalil ini, ar-rahn hukumnya boleh (jaa'iz) atau tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Penjelasan ini bisa ditemukan dalam buku Wahbah az-Zuhaili. Terbit tahun 2011, halaman 107,” jelasnya.

Empat Rukun Gadai 

Menurut penulis buku Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (2010) ini, rukun gadai dalam Islam ada empat. Pertama, perjanjian atau kontrak (ijab kabul/akad). Kedua, yang menggadaikan (ar rahin). Ketiga, penerima gadai (al-murtahin). Terakhir, barang gadaiannya (al-marhun).

Dengan mengutip buku dari Wahbah az-Zuhaili (2011: 205) dan Taqiyuddin (2007: 585), Ifham menyitir pernyataan Syaikh Abu Syujak: "Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang, apabila hutang itu telah tetap pada tanggungannya".  

Syaikh Abu Syujak juga berkata, "Murtahin (pemegang gadaian) tidak wajib menanggung marhun (barang gadai) jika terjadi kerusakan, kecuali jika murtahin sengaja lalai" (Taqiyuddin, 2007 : 587).

“Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang yang menggadaikan barang dilunasi. Bagi penerima gadai, akad ar-rahn hanya memberinya hak menahan dan memegang, bukan hak menggunakan dan memanfaatkan,” ulasnya.

Jadi, tambahnya, karakter ar-rahn tidak memindahkan hak milik. Para ahli fikih menyatakan barang gadai itu sebagai titipan.

“Karena itu, biaya, keuntungan, dan manfaat barang gadai menjadi tanggung jawab si penggadai,” jelasnya.

Hal ini, katanya, sesuai dengan Hadits Nabi: "Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai) dan ia milik orang yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan kerugiannya" (H.R. Malik).

Hal ini, lanjutnya, dikuatkan dengan pernyataan Syaikh Abu Syujak. "Apabila penggadai telah membayar sebagian hak pemegang gadaian. Tidak boleh dikembalikan sebagian barang gadaiannya, sehinggga penggadai melunasi seluruh hutangnya (Taqiyuddin, 2007: 588).

Syaikh Abu Syujak juga berkata: "Rahin (penggadai) dapat menarik kembali marhun (barang gadaian) selama murtahin (penerima gadai) belum menerima marhun," (Taqiyuddin, 2007: 586).

Salah satu konsekuensi penting atas ar-rahn adalah penguasaan penerima gadai atas barang yang digadaikan. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ar-rahn tidak efektif berlaku, kecuali dengan dipegangnya barang gadai oleh penerima gadai (murtahin).

Dengan mengutip firman Allah, "... maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang..." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283), Ifham mengatakan, Allah menetapkan rahn harus dipegang atau diterima. Itu berarti penerimaannya menjadi syarat sahnya rahn.

Penyerahan barang yang digadaikan ini, jelasnya, jika barangnya dapat berpindah tangan (barang bergerak), maka terjadi serah terima barang secara hakiki dan langsung.

“Jika barang yang digadaikan berupa barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lainnya, serah terima dalam fikih klasik adalah dengan cara simbolik atau penyerahan hal yang menjadi pertanda penguasaan atas barang tersebut, seperti penyerahan kunci rumah dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ifham menjelaskan, dengan mengutip kitab karya Wahbah az Zuhaili (2011, halaman 112), ar-rahn yang disepakati ulama memiliki dua bentuk. Pertama, rahn yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang.

“Misalnya, pada akad jual-beli tidak tunai, di mana penjual mensyaratkan kepada si pembeli untuk menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai,” imbuhnya.

Kedua, rahn yang terjadi setelah munculnya tanggungan utang. Karena tanggungan utang yang ada sudah tetap, dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil jaminan untuk utang tersebut.

Memanfaatkan Barang Gadaian

Ifham menjelaskan, mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan barang gadai. Seperti pernyataan Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni, Jilid IV, halaman 288-289:

"Marhun tidak boleh digunakan oleh murtahin, jika marhun tidak membutuhkan biaya perawatan, sekalipun pemilik barang mengizinkannya. Karena ini adalah pinjaman yang memberi keuntungan, maka hukumnya adalah haram. Kecuali pengguna barang gadai memberikan imbalan."

Imam Syafi'i dalam al-Umm, Jilid III, halaman 158, menyatakan: "Bila seseorang memberikan pinjaman 1000 keping uang emas dan ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, maka persyaratan tersebut tidak sah, karena ia mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan."

Namun, papar Ifham, barang gadai boleh dimanfaatkan dengan dua sebab. Pertama, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya perawatannya. Kedua, penerima gadai memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian.

“Pada saat jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin,” urainya.

Praktik Gadai Saat Ini

Dalam praktiknya, rahn mengalami perkembangan. Saat ini dikenal dua jenis rahn, yaitu gadai (al-rahn al-hiyâzî) yang sudah lazim dikenal dalam hukum Islam klasik, dan fidusia (al-rahn al-tasjîly).

Rahn tasjily disebut juga dengan rahn ta’mini, rahn rasmi, atau rahn hukmi. Yaitu, jaminan dalam bentuk barang atas hutang. Dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily.

Rahn tasjily ini, paparnya, mirip dengan perjanjian Fidusia. Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fidusia yang diserahkan kepada murtahin bukan barangnya, tapi surat atau akta yang dipercaya sebagai bukti kepemilikan harta tersebut, seperti akta tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

“Adapun barangnya masih tetap berada di tangan pemilik dan dapat dimanfaatkan,” tuturnya.

Ifham mengakui, walaupun rahn tasjily ini tidak dikenal dalam fikih Islam, namun ia termasuk ke dalam al-mashâlih al-mursalah, karena fidusia ini dapat merealisasikan tujuan dan fungsi dari gadai secara sempurna.

Lebih dari itu, lanjutnya, fidusia mempunyai kelebihan dengan tetapnya pemanfaatan barang jaminan oleh pemiliknya.

“Tentu saja, praktik seperti ini tidak dikenal pada zaman klasik karena administrasi kemasyarakatan belum dikenal surat atau akta sebagai bukti kepemilikan atas barang berharga sebagaimana saat ini. sehingga fatwa harus berubah mengikuti perubahan zaman dan kebiasaan,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, kata Ifham, pegadaian syariah punya beragam produk. Selain transaksi gadai syariah (rahn), ada Arrum Haji, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas Mulia, Arrum BPKB Kendaran, Amanah, dan yang terbaru Rahn Hasan.

Arrum Haji itu, lanjutnya, produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

“Keunggulannya, di antaranya, ialah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Keunggulan lainnya adalah biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau,” paparnya.

Adapun Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain nya, secara online.

“Salah satu keutamaan layanan MPO ialah pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank” ulasnya.

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian.

“Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah. Jadi emas yang dimiliki lebih produktif,” ujar Ifham.

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

“Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas,” katanya. (*)

 

Reporter: Emha Asror. Editor: A.Rifki.