Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
-
Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dan ketegangan di masyarakat. Bisakah instrumen perbankan syariah menjembatani ketimbangan tersebut?

Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dan ketegangan di masyarakat. Bisakah instrumen perbankan syariah menjembatani ketimbangan tersebut?

Sharianews.com, Jakarta - Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dan ketegangan di masyarakat. Karenanya diperlukan upaya penyeimbangan kedua kutup yang menjadi pemicu ketimpangan tersebut dengan cara yang baik, sehingga tidak menghambat kelompok atas maupun kelompok bawah. 

Imam Teguh Saptono mengatakan, pada saat ini memang Indonesia termasuk negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi di dunia, dengan angka Gini Ratio Indonesia masih dalam kisaran 40 persen.

"Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyeimbangan dengan cara tidak menghambat kelompok atas melainkan dengan mempercepat pemberdayaan kelompok ekonomi kelas bawah," ujarnya saat ditemui oleh sharianews.com (12/07).

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berprinsip pada kaidah Islam harusnya secara sadar berupaya memperbaiki konflik ini, karena kemiskinan merupakan salah satu pintu kufur. Ketika struktur ekonomi politik mulai tidak adil, maka disitulah akan terjadi gesekan sosial dan kohesi sosial akan melonggar.

"Dengan prinsipnya bank syariah yang menolak praktek riba, gharar dan maysir serta diikuti oleh akad-akad seperti jual beli dan bagi hasil, sehingga dapat dipastikan bahwa sistemnya menjadi lebih adil, lebih transparan dan selalu memiliki aktivitas ekonomi riil-nya, yaitu memiliki underlying asset, maka kini tinggal bagaimana pihak manajemen memastikan keberpihakannya untuk lebih berorientasi kepada sektor mikro dan UKM," Jelas mantan Direktur Utama PT BNI Syariah tersebut.

Imam menjelaskan saat ini mayoritas pembiayaan perbankan syariah sudah teralokasi ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tetapi dikarenakan pangsa pasarnya yang masih kecil, yakni 6 hingga 7 persen dari total perbankan, dampaknya belum signifikan.

Imam  menjelaskan, melalui aktivitas ZISWAF, jika dielaborasi oleh perbankan syariah, niscaya mampu menyelesaikan ketimpangan ekonomi. Keunikan lain yang seharusnya dielaborasi lebih lanjut oleh perbankan syariah adalah aktivitas Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF).

"Jika dilihat dari instrument ZISWAF yaitu mandat untuk menghapuskan kemiskinan. Namun saat ini tampaknya bank syariah belum serius atau terlambat untuk mengembangkannya," tuturnya.

Perlu kolaborasi dengan llembaga zakat

Terkait aktivitas zakat, perbankan syariah bisa bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat atau LAZ untuk melakukan penghimpunan atau bahkan membuat joint produk yang inovatif, sehingga zakat bisa diarahkan ke produk zakat produktif, sejauh penerimanya memenuhi kriteria 8 atau orang yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Selain zakat, dana wakaf sangat potensial untuk menggantikan dana pembiayaan berbunga atau riba. Khususnya untuk pengembangan UMKM, karena tidak memiliki kewajiban cost of fund dan durasi yang ketat, sebagaimana dana pihak ke 3 dalam perbankan selama kontinuitasinya bisa terjaga.

“Demikian juga dengan wakaf, seharusnya bank syariah aktif menghimpun dana-dana wakaf yang kemudian dengan produk mudarabah muqayyadah (restricted investment) bisa digunakan untuk mengembangan aset wakaf produktif seperti property, perkebunan, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru dari keuntungan dapat dialokasikan kepada penerima manfaat (mauquf alaih),” tutupnya.*

Reporter : Agustina Permatasari

Editor : Ahmad Kholil