Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO I Dok. auditpembukuan.com
KAP dan AP yang ditunjuk harus terdaftar di OJK Perbankan dan Pasar Modal.

Sharianews.com, Jakarta. Seiring dengan peran akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan kepada berbagai pihak, muncul pula sebuah Prinsip Akntansi Berlaku Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Secara khusus, GAAP sendiri mengatur akuntansi keuangan yang menyajikan informasi kepada pihak luar organisasi. Meskipun begitu, informasi tersebut juga berguna untuk pihak internal organisasi.

Partner of Earns & Young Public Accontant Firm, Yasir, dalam workhop audit syariah (Rabu, 21/11) memaparkan terdapat tiga pilar dalam Standar Akuntansi, antara lain Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM). Dimana ketiga pilar tersebut merupakan hasil pembaruan pilar dari Dewan Standar Akntansi Keangan (DSAK) IAI dalam rapatnya 18 Mei  2016 lalu.  

SAK umum yang berbasis IFRS di sini merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Sedangkan SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, tetapi menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya. Kemudian SAK EMKM, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 memuat tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Di mana sesuai Ketentuan OJK, Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut mengatur bahwa pihak yang akan memberikan jasa kepada pelaku jasa keuangan harus sudah terdaftar di OJK.

Ketentuan selanjutnya, AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mengajukan pendaftaran untuk memberikan jasa perbankan, pasar modal dan/atau IKNB. Kemudian untuk AP dan KAP sendiri yang akan memberikan jasa audit kepada perbankan syariah atau Unit Usaha Syariah Bank Umum harus memiliki paling sedikit satu orang anggota tim yang memiliki sertifikat program sertifikasi akuntansi syariah.

Sebagai gambaran, Yasir memberikan contoh studi kasus pada PT Bank XYZ yang memiliki Unit Usaha Syariah. Sehingga KAP dan AP yang ditunjuk harus terdaftar di OJK Perbankan dan Pasar Modal. KAP tersebut juga harus memiliki paling sedikit 1(satu) anggota tim audit yang memiliki sertifikat program sertifikasi akuntansi syariah yang melakukan pemeriksaan informasi keuangan historis tahunan untuk UUS.

Dalam hal ini penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas  informasi keuangan historis tahunan tersebut, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris itu pun turut memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, di mana komite audit ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

Dalam presentasinya, Yasir kembali memaparkan ruang lingkup tambahan pada audit laporan keuangan bank konvensional dan syariah, yaitu pertama mengenai uji petik yaitu paling sedikit 70 persen dari nilai nominal setiap jenis aset keuangan dan mencakup minimal dua puluh lima debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi antara OJK Perbankan dengan AP, kemudian adanya penilaian terhadap AYDA dan aset rupa-rupa serta  perhitngan ATMR dan KPMM/Car. Ada pula penggolongan Kualitas pada aset Produktif dan perhitungan PPAP sesuai regulasi OJK , selanjutnya transaksi bersifat spot dan derivatif dan sebagainya.

Lebih lanjut, khusus untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, akan memperoleh bukti audit berupa pendapat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai ketaatan bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bank.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan terhadap kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, DPS memberikan pendapat kepada AP dan KAP mengenai ketaatan bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Namun pendapat dari DPS ini tidak mempengaruhi AP dalam memberikan opini kepada klien. (*)

 

 

Reporter: FAthia Editor: Achi Hartoyo