Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | Dok. teknopreneur.com
Adiwarman Karim, Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian, DSN-MUI mengatakan, faktor eksternal atau ia istilahkan dengan ‘bola muntah’ akan berdampak positif terhadap pasar modal syariah 2019.

Sharianews.com, Jakarta. Dipredisikan pasar modal syariah di 2019 akan lebih baik dari 2018. Namun pemicunya bukan berasal dari faktor internal, melainkan faktor eksternal yang membawa dampak positif terhadap institusi pasar modal syariah.

Demikian dikatakan oleh Adiwarman Azwar Karim, dari Karim Consulting Indonesia saat menjadi nara sumber seminar bertajuk, ‘Outlook Pasar Modal Syariah 2019’ yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI)ini, mengatakan faktor eksternal atau ia istilahkan dengan ‘bola muntah’ yang berdampak positif tersebut, setidaknya dapat diamati dari pola pergerakan pasar modal di dua semester 2019.

Menurutnya, semester petama akan menjadi semester yang krusial, karena beberapa hal. Pertama, secara eksternal merupakan puncak terjadinya tekanan dari luar. Tekanan eksternal tahun depan dapat diindentifikasi dari beberapa aspek, yakni adanya kebijakan moneter yang lebih ketat. Lalu, tren pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, kenaikan tingkat bunga Amerika Serikat, yang kemudian akan terefleksi pada kenaikan tingkat bunga acuan Bank Indonesia.

Kedua, dampak pemilihan presiden (pilpres) 2019. Data menunjukan, setiap kali Pilpres berlangung, di tahun tersebut  pasti ada tekanan ganda pada defisit neraca berjalan dan pada potensi net selling asing di pasar modal. “Ini yang nantinya akan berdampak pada pasar modal syariah,”ujar Adiwarman.

Menurutnya, dari kedua faktor tersebut, yang dikhawatirkan adalah faktor yang kedua. “Data statistik menunjukan Pilpres 2009 dan 2014, itu pasti ada kenaikan transaksi modal dan financial yang sangat signifikan,”katanya.

Bahkan kenaikannya hingga mencapai lima kali lipat pada Pilpres 2009, dan dua kali lipat lebih pada tahun Pilpres 2014. Kemudian, dari Pilpresn 2009  ke  Pilpres 2014,  kenaikannya bahkan hampir 10 kali lipat. “Diduga uang ini masuknya empat bulan sebelum pilpres, yang berarti seolah ada sesuatu di Desember ini,”ujarnya.

Berdasarkan pola yang sama, Adiwarman pun memprediksi pada Pilpres 2019 nanti juga terjadi hal yang sama, yaitu ada kenaikan yang sangat signifikan dari transaksi modal dan finansial. Sebab menurutnya, jika dilihat dari aspek ini, penyumbang defisit pendapatan primer 2018, sekitar 55 persen berasal dari investasi portofolio.

“Kita tahu, investasi yang paling mudah datang dan pergi adalah yang bersifat portofolio. Sementara 34 persennya dari pendapatan investasi langsung, dan 11 persennya dari pendapatan lainnya,”ungkap Adiwarman.

Likuiditas lebih ketat

Faktor ketiga, adalah likuiditas lebih ketat. Likuiditas tertekan dan pertumbuhan kredit melambat. Pertumbuhan dana di tahun 2018 lebih kecil daripada tahun 2017. Penurunan terbesar terjadi pada pertumbuhan deposito yang turun dari 10,8 persen pada Agustus 2017 menjadi 3,4 persen pada Agustus 2018.

Padahal, pertumbuhan kredit naik signifikan pada periode yang sama dari 8,14 persen ke 12,7 persen. Pengetatan likuiditas ini dan melambatnya pertumbuhan kredit akan berpotensi mendorong kenaikan kredit bermasalah. Rasio Non Performing Loan (NPL) tahun 2017 sebesar 2,59 persen, naik menjadi 2,74 persen pada September 2018.

Sementara, kenaikan NPL ini terjadi pada saat adanya kenaikan pertumbuhan kredit yang signifikan. Padahal pada empat sektor penyumbang NPL terbesar telah mengalami perbaikan per Agustus 2017 ke Agustus 2018.

Data perbaikan NPL-nya adalah, NPL perdagangan besar dan eceran dari 4,42  persen ke 4,12 persen, industri pengolahan dari 3,7  persen ke 3,02 persen, properti 3,19  persen ke 2,51 persen , dan pertanian dari 1,92 persen turun ke level 1,54 persen.

Artinya pertumbuhan NPL lebih cepat daripada pertumbuhan kredit, dan perbaikan NPL di empat sektor itu dibarengi dengan pemburukan NPL yang lebih besar di sektor lain. “Karena itu, kita bisa mulai menerka, jangan-jangan orang itu narik duitnya dari deposito, tarik dari industri perbankan dipindahkan ke industri pasar modal,”ucap Adiwarman.

Lebih lanjut Adiwarman mengatakan, berdasarkan prediksi pada semester pertama itu, maka banyaknya proyek infrastruktur yang dibiayai bank, akan dibiayai ulang melalui pasar modal, misalnya dengan penerbitan sukuk

Adiwarman mengatakan, itu mengapa saat ini banyak sekali proyek infrastruktur menggunakan uangnya bank. Pihak bank memberikan Interest During Construction (IDC), selama masa grace periode. Ketika masa itu selesai, proyek tidak mampu membayar cicilan pokok maupun bunga.

Berikutnya, bank akan memberikan skema melebihkan dana, misalnya nilai proyeknya Rp 10 triliun, diberikan Rp 12 triliun, yang Rp 2 trilunnya diblokir untuk diambil cicilan IDC-nya. Akibatnya ketika IDC-nya selesai, dan beberapa akan jatuh tempo di 2019. IDC-nya selesai maka, deposan akan mulai berpikir bagaimana caranya mesti bayar cicilan pokok dan bunga.

“Cara yang paling masuk akal adalah merubah pembiayaan yang asalnya dari bank ke pasar modal yaitu dengan menerbitkan sukuk yang dia pakai untuk membayar lunas yang dipinjam dari bank,”ungkap Adiwarman.

Dampak positif bagi pasar modal syariah

Hal ini kemudian akan menyebabkan tertundanya pembayaran pokok pinjman hingga sukuknya jatuh tempo. Selain itu juga bisa menunda cicilan yang seharusnya bulanan ke bank, saat ini menajdi 3-6 bualanan menggunakan skema bayar kupon, dengan tingkat suku bunga ujrah yang lebih kecil dari pada yang harus dibayar ke bank. “Inilah kejadian eksternal yang dampakya postif terhadap pasar modal syariah di Indonesia,”sambung Adiwarman.

Hal seperti ini menurutnya, akan mendorong adanya kebutuhan tambahan modal, sehingga mendorong inisiatif untuk melakukan Initial Public Offering (IPO),  meski pun likuiditasnya mengetat

Selain itu, ada juga perusahaan yang sudah over leveraging atau overborrowing, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi. Padahal mereka butuh modal kerja, agar proyeknya tidak mangkrak.

“Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang tadinya meminjam kepada konvensional yang sudah overborrowing ini, leveraging-nya sudah mentok rasionya, maka perlu mencari tempat lain, sumber dana lain agar bisa mengakali hal tersebut,”terang Adiwarman.

Menurutnya, efek ini saat ini sudah mulai dirasakan oleh keuangan syariah. Mereka berpaling ke pasar modal syariah karena di syariah secara akuntansi pembiayaan yang diterima dari ijarah atau yang lainnya, ‘tidak diakui sebagai utang, sehingga yang sudah over ini dicatatnya tidak sebagai utang, tetapi dicatatnya sebagai biaya sewa saja,”tutur Adiwarman.

Menurutnya, hal ini membawa dampak postif terhadap industri perbankan syariah dan kepada pasar modal syariah.Lebih lanjut Adi mengatakan, dengan likuiditas perbankan yang semakin ketat, maka akan mendorong pelaku usaha mencari sumber dana dari pasar modal.

Sebab, dari pada mencari pinjaman ke bank konvensional susah, “Karena bank sibuk, kreditnya sudah banyak, dana pihak ketiganya malah turun,”katanya

Kesimpulannya, kalau semester satu 2019 yang krusial ini dilewati dengan baik, maka di semester dua 2019, dampaknya akan jauh lebih baik. “Bisa memberikan arah yang jelas,”pungkasnya. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Ahmad Kholil