Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | Dok. MUI
Kewajiban sertifikasi halal 2019 diprediksi akan membuat lonjakan besar. Tapi perlu diwanti-wanti agar tidak berefek negatif.

Kewajiban sertifikasi halal 2019 diprediksi akan membuat lonjakan besar. Tapi perlu diwanti-wanti agar tidak berefek negatif.

Sharianews.com, Jakarta. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah pada 2024.

Potensi ekonomi dan keuangan syariah serta produk halal makin meningkat seiring pertumbuhan populasi Muslim di dunia yang diperkirakan 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030. Selain juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim serta munculnya pasar halal potensial seperti Tiongkok dan India.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global. Menurutnya, ada tiga kunci untuk bisa sampai pada tahap itu.

“Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM), produk, dan permodalannya. Kedua, dalam segi pelayanan itu prima. Ketiga, memperbesar jumlah pangsa pasar,” jelasnya saat diskusi “Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia” (25/7) di Jakarta.

Ia menambahkan, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terus mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal. Fatwa-fatwa DSN-MUI, yang dirumuskan dengan menggunakan terobosan dan solusi fikih, diharapkan menjadi pemantik dan menimbulkan efek berantai.

“Kami berharap ini akhirnya membentuk arus dan era baru ekonomi syariah di Indonesia, baik dari sisi peraturan perundang-undangan, terbentuknya lembaga keuangan dan bisnis syariah beserta seluruh jaringannya. Ke depan ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat,” urainya.

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini melanjutkan, pada 2019 nanti semua produk wajib (mandatory) bersertifikat halal. Sekarang sifatnya masih sukarela (voluntary).

“Sudah ada undang-undangnya, tapi mulai aktif 2019. Bangsa kita masih harus dipaksa. Masih harus pakai pecut untuk memajukan industri halal,” ungkapnya.

Ma’ruf memprediksi, tahun depan, saat UU itu sudah jalan, akan terjadi lonjakan luar biasa dalam industri halal.

Insya Allah, akan terjadi lonjakan dari 15-20 persen menjadi 100 persen,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang PS. Brodjonegoro mengingatkan supaya kewajiban sertifikasi halal MUI itu jangan sampai menimbulkan efek negatif.

“Harapan saya terhadap seluruh pelaku industri halal dan regulatornya, terutama badan yang akan mengelola jaringan halal ini, jangan sampai nantinya penerapan standar halal ini menimbulkan gap dalam ekonomi kita.

Yang terpenting, bagi Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ini, industri dan standar halal Indonesia kompetitif dan diakui global.

“Jangan sampai penerapan mandatory standar halal ini akhirnya malah jadi back fire. Membuat harga barang lebih mahal, menjadi kurang kompetitif, dan akhirnya merugikan industri halal Indonesia sendiri,” ujarnya. (*)

A.Rifki