Rabu, 19 Desember 2018
11 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO : dok.halal.mui
Tak kunjung diterbitkannya PP memunculkan dorongan untuk mengamandemen pasal 65 UU JPH.

Sharianews.com, Jakarta. Sudah empat tahun Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) diterbitkan. Namun, hingga kini UU tersebut belum bisa dijalankan karena Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan terbit dua tahun sejak UU Nomor 33 Tahun 2014 tersebut belum juga ada.

Pasal 65 UU JPH mengamanatkan agar dua tahun setelah UU tersebut diundangkan, Presiden harus menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah). Tak kunjung diterbitkannya PP memunculkan dorongan untuk mengamandemen pasal 65 UU JPH.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Indonesia Halal Watch (IHW) di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, mayoritas peserta FGD mengungkapkan keinginannya agar pasal tersebut diamandemen. Tujuannya, agar ada kepastian hukum.

“Tahun 2005 deadlock. Kemudian 2010 kembali deadlock. Baru 2014 Undang-Undang ini disahkan. Saya sampai bolak-balik RDPU di DPR,” ujar Direktur LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si, seperti dilansir dari laman halal MUI.

Lukman mengungkapkan, meskipun belum selesai, UU JPH telah disahkan. Saat ini pihaknya tengah menunggu dan mendorong terbitnya PP.

Sementara ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mendorong agar pasal 65 UU JPH diamandemen atau dilakukan (judicial review)ke Mahkamah Konstitusi.

“Proses amandemen atau (judicial review) ini membutuhkan waktu tiga bulan hingga satu tahun. Untuk mengisi kekosongan, maka urusan sertifikasi halal ini diserahkan kepada MUI,” kata  Ikhsan menjelaskan.

Menurut Ikhsan, pemberian wewenang kepada LPPOM MUI ditujukan agar dunia usaha tetap berjalan dan tidak dirugikan. Hanya saja, ia meminta pemerintah dapat membantu lembaga ini. “Kalau MUI melaksanakan mandatory sertifikasi halal maka bebannya sangat berat. Maka perlu ada penguatan kelembagaan dari pemerintah, dan ini wajar karena pemerintah sifatnya memberikan support,”demikian ungkap Ikhsan.

Namun, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, yang menjadi narasumber FGD mengungkapkan ada tiga cara untuk membatalkan pasal 65 JPH. "Bisa dengan cara diamandemen,  judicial review, atau penerbitan Perpu,” ujar Widodo.

Sedangkan yang paling ideal itu judicial review karena untuk amandemen akan memakan waktu lama, dan untuk Perpu harus ada unsur daruratnya," ungkap Widodo.

Ahli Hukum Administrasi Negara FH UI, Harsanto Nursadi, mengatakan tak hanya PP UU JPH yang belum terbit, peraturan UU yang diterbitkan pada 2014 seluruhnya belum ada peraturan pelaksananya. Agar PP UU JPH ini segera terbit, ia meminta agar dilakukan pendekatan kepada kementerian terkait.

"Kita cukup mendorong kepada kementerian terkait agar PP tetap dikeluarkan, karena jika menggunakan cara lain akan menyita banyak waktu apalagi di tahun politik sepeti ini dikhawatirkan menimbulkan efek yang kurang bagus," kata Harisanto. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo