Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | dok.romy.sharianews.con
"Untuk menentukan auditor yang ada di LPH, itu menjadi kewenangan MUI," kata Lukman.

Sharianews.com, Jakarta ~ Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menuturkan sampai saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih terus bekerja untuk bisa melakukan sertifikasi jaminan produk halal (JPH).

Menurut Lukman, BPJPH akan mengejar target hingga 17 Oktober 2019, yaitu batas waktu mandatori produk halal.

"Terkait sertifikasi halal, kita terus bekerja sampai dengan nanti Oktober 2019. Untuk pertama kalinya proses pelabelan halal akan dilakukan BPJPH," ujar Lukman saat acara rakernas di Jakarta, Rabu (23/1).

Namun, Lukman mengungkapkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) nantinya akan tetap memiliki kewenangan untuk proses penerbitan sertifikasi halal. Akan tetapi MUI dengan LPPOM-nya masih memiliki tiga kewenangan utama yang ada pada diri mereka.

“Pertama, terkait dengan fatwa kehalalannya tersebut. Dari sudut agama itu tetap menjadi kewenangan MUI," ucap Lukman.

Kedua, lanjut dia, MUI juga memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga, MUI juga tetap memiliki kewenangan untuk menyertifikasi auditor di LPH tersebut.

"Untuk menentukan auditor yang ada di LPH, itu menjadi kewenangan MUI," kata Lukman.

Jadi, menurut dia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk Kemenag sejak 2017 lalu sebenarnya nantinya hanya untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif saja dalam memberikan sertifikasi halal kepada perusahaan.

"Jadi BPJPH yang ada di Kemenag itu semata menangani hal-hal yang sifatnya adimistratif saja sebenarnya," jelas Lukman. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo