Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
Intinya kalau segala sesuatu yang dipalsukan itu tidak baik, lalu kenapa bisa beredar artinya pengawasannya yang kurang baik, namun domain LPPOM-MUI bukan di izin edarnya, tetapi pada status kehalalannya.

Sharianews.com, Jakarta ~ Baru-baru ini terbongkar kosmetik oplosan dan obat di Jawa Timur. Kemasan menggunakan merek terkenal, namun buatan sendiri alias palsu.

Bukan itu saja, pihak produsen mengaku pernah mengendorse selebgram atau influencer aktivis hijabers untuk mempromosikan produk kosmetik oplosannya sebagai produk halal. Padahal dilihat dari produknya belum ada sertifikasi halal.

Terkait hal tersebut, Osmena Gunawan, Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pun angkat bicara. "Itu namanya pemalsuan dan pembohongan, karena itulah perlu adanya Undang-undang ITE agar supaya adanya pengawasan dan juga agar masyarakat tidak tertipu," ujarnya, Kamis (6/12/2018)

Selain itu, mengenai maraknya produk obat, produk kecantikan yang palsu menurut Osmena jika sampai ada yang beredar sebaiknya ditanyakan ke pemerintah.

"Intinya kalau segala sesuatu yang dipalsukan itu tidak baik, lalu kenapa bisa beredar artinya pengawasannya yang kurang baik, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan LPPOM-MUI, karena hal itu adalah wewenangnya pemerintah, baik kosmetik maupun produk olahan biasanya harus ada ijin edar dari BPPOM,"katanya menambahkan. 

Ditambahkan oleh Osmena, yang mejadi domain pihak MUI hanya terkait dengan kehalalannya. Proses verifikasi bagaimana suatu produk bisa mendapatkan sertifikasi halal, "LPPOM dalam hal ini hanya berbicara menyangkut halalnya, dia thoyib atau tidak. Kalau masalah ijin edar, bisa digunakan atau tidak, pemerintah yang mengeluarkan harus ada ijin dari Kemendag, sedangkan untuk kelayakan atau tidak oleh BPPOM,"jelasnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, maka langkah prosedurnya sebagai berikut, pertama cari bahan-bahan (materials) yang ada di logo MUI, kemudian didaftarkan ke LPPOM MUI, bagaimana produksinya. Lalu jika sudah siap semua, baru dilakukan audit terhadap produk yang diajukan.

"Audit itu dilakukan untuk mengecek di lapangan apa yang dia tulis bener nggak sih, kalau di lapangan sudah sesuai berarti akan dilanjutkan kepada komisi fatwa. Nah, yang menetapkan halal atau tidaknya itu majelis ulama indonesia," ujarnya menutup pembicaraan. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil