Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | Dok. istimewa
Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan memberlakukan kebijakan keharusan bagi jamaah umrah menyampaikan berkas aplikasi visa umrah dengan melengkapi dokumen data biometrik dari VFS-Tasheel.

Sharianews.com, Jakarta. Inovasi kebijakan terkait haji dan umrah dari pihak Kedutaan Besar Saudi Arabia yang akan diberlakukan dalam waktu dekat terkait dengan ketentuan bahwa berkas aplikasi visa umrah harus dilengkapi dengan dokumen data biometrik dari VFS-Tasheel, dinilai memberatkan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. 

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan kebijakan tersebut akan memberatkan dari sisi jemaah Indonesia. “Kami sudah menjelaskan kepada Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan calon jemaah mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau,” jelas Menag kepada awak media belum lama ini.

Karena itu pihaknya telah mencoba menyampaikan perihal keberatan penerapan kebijakan berkas aplikasi visa umrah yang harus dilengkapi dengan dokumen data biometrik dari VFS-Tasheel, dengan menyampaikan fakta-fakta kondisi geografis di Indonesia, agar untuk jamaah haji dan umrah dari Indonesia mendapatkan kemudahan. 

Sebelumnya, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Kementerian Agama, pihak otoritas Arab Saudi, dalam hal ini Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin, telah menandatangani MoU tentang kebijakan fast track jemaah (jalur cepat) Indonesia.

"Kebijakan ini akan memudahkan jemaah haji, karena mereka tidak perlu mengantri lama untuk proses imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah," kata Menag Lukman Hakim di Makkah.

Menteri Agama Lukman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Saudi yang telah menjadi partner baik pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui kerja sama baik itulah Indeks Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2018 meraih nilai sangat memuaskan.

"Kami berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, sehingga jemaah haji dapat beribadah dengan lebih baik dan nyaman," kata Menag.

Ikut mendampingi Menag dalam penandatanganan MoU ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman, Direktur Layananan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Khoirizi H Dasir, dan Staf Teknis Haji I (STH I) Endang Djumali. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil