Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | Dok. Pribadi
Pembenahan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting, karena terkait dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Oleh: Yunus Afandi | Kepala Sekretariat Pusat Kajian Strategis Baznas

 

Perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, jika dilihat dari jumlahnya yang semakin banyak maupun secara kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut mendorong kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana zakatnya kepada OPZ.

Kemajuan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap piranti yang harus dimiliki oleh setiap OPZ agar dapat bekerja secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Pembenahan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. UU Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Baznas sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam prakteknya, masyarakat dapat membentuk Laz untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga kepercayaan masyarakat dan muzakki kepada OPZ dapat meningkat.

Pertama, Amanah. Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab. Amil tidak boleh berkhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah (Zis) yang mereka keluarkan.

Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana ummat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Muzakki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil keuntungan materi dari dana tersebut. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

Kedua, Profesional. Sifat amanah saja belumlah cukup. Harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional. Dengan  profesionalitas yang tinggi dana ZIS yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

Ketiga, Transparan. Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi, sehingga semua pihak yang telibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau kegiatannya.

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki dan masyarakat luas.

Keempat, Akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

Regulasi dalam organisasi zakat

Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di
Indonesia, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya.

OPZ adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat (muzakki) untuk didistribusikan dan didayagunakan kepada masyarakat (mustahik). Untuk itu, regulasi terkait dengan pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Berikut ini beberapa regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia:

1. UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2. PP Nomor 14 Tahun 2014 TentangPelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011            Tentang Pengelolaan Zakat

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang        OptimalisasiPengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal      Lembaga Negera,Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah,              Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil            zakat Nasional.

4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman      Tata cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

OPZ sebagai organisasi publik

Jika dilihat dari sumber dana yang dikelola yang berbentuk Zis yang dikelola OPZ berasal dari masyarakat (umat Islam) dan disalurkan kembali kepada masyarakat, tampak secara nyata bahwa OPZ memiliki aktivitas yang tidak berbeda dengan organisasi publik.

 

Tidak hanya aktivitasnya, dalam mempertanggung jawabkan kegiatannya, OPZ juga harus melaporkan kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada stakeholders dan masyarakat sebagai konsekuensi organisasi publik.

Dalam hal ini, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain sebagai organisasi publik, harapannya OPZ yang dalam aktivitasnya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zis yang dijalankan secara profesional sesuai standar lembaga keuangan syariah juga bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan yang nantinya bisa diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan terciptanya good corporate governance untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas OPZ yang mampu mewadahi kepentingan muzakki, mustahik, stakeholder dan masyarakat secara luas. (*)

 

Oleh: Yunus Afandi